Network
KABAR BANTEN – Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar disebut telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten.
Selain itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar juga disebut tengah mencari orang-orang yang tepat untuk ditempatkan dalam Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tersebut.
“Ternyata pak Gubernur sudah siap untuk pembentukan KDEKS. Bahkan Kepgub-nya langsung ditandatangani sebagai dasar pembentukan,” ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing pada Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Guntur Iman Nefianto saat berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu 1 Februari 2023.
Guntur Iman Nefianto mengatakan, salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk mendorong Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar agar segera membentuk KDEKS.
Diungkapkan Guntur, Provinsi Banten mempunyai peluang yang besar untuk menerapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah, selain banyak industri dan mempunyai perbankan sendiri, mayoritas penduduk Provinsi Banten juga beragama islam.
“Dengan begitu diharapkan perkembangan ekonomi syariah di Banten semakin bisa maju,” katanya.
Hal itu penting dilakukan mengingat ekonomi syariah saat ini tengah digandrungi banyak negara-negara barat yang secara sasaran pasar mereka lebih kecil dibandingankan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.
Seiring dengan meningkatnya potensi konsumsi produk halal dunia, Indonesia perlu bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang pasar tersebut, dengan mengoptimalkan potensi industri produk halal di dalam negeri.
Apalagi saat ini sudah banyak negara di dunia yang berlomba untuk menjadi pemain utama di ekonomi syariah dalam rantai industri halal global, seperti Korea Selatan, China, Brazil, Thailand, dan Australia.
Industri produk halal terdiri dari beragam sektor unggulan dalam negeri, yakni industri makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi dan kosmetik, pariwisata ramah muslim, serta media dan rekreasi.
Untuk membangun industri produk halal, hubungan yang integratif antara sektor riil dan industri keuangan, serta dengan seluruh elemen terkait dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, harus dilakukan secara simultan.
Pada awal 2022, beberapa Provinsi telah menginisiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Riau, Gorontalo dan Provinsi Jawa Barat, kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Al Muktabar menambahkan, KDEKS yang akan digagas ini agenda utamanya lebih kepada mempersiapkan kebijakan besarnya yang bisa mengakses sektor perekonomian yang berbasis syariah.
"KDEKS ini akan diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan teknis dan manajerial serta mempunyai kontribusi dalam pembangunan di Banten utamanya dalam hal perekonomian syariah,” imbuhnya.
Diungkapkan Al Muktabar, di Provinsi Banten sudah ada satu kawasan industri halal yang berkembang di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Kedepan itu akan terus dikembangkan sehingga bisa Kembali melakukan ekspor.
“Alhamdulillah mereka sudah bisa melakukan ekspor produk halal keluar negeri. Namun saat ini masih butuh sentuhan serius untuk bisa lebih maksimal lagi. Makanya, dengan adanya KDEKS nanti, Kawasan itu bisa lebih dimaksimalkan lagi,” ungkapnya.
Al Muktabar menyampaikan, jika sudah maksimal dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, Kawasan industri halal ini akan dikembangkan ke setiap daerah di Banten.
“Saya yakin kalau itu baik untuk pengembangan daerah, para Wali Kota dan Bupati pasti akan mau membangun Kawasan industri halal juga,” katanya.***
