Network
SERANG, (KB).- Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang 22 Desember 2018 lalu, belum dapat dilaksanakan. Soalnya, hingga kini proses pembebasan lahannya belum juga rampung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten M Yanuar mengatakan, Pemprov Banten sudah menyiapkan anggaran Rp 11 miliar untuk membayar ganti rugi lahan untuk pembangunan huntap tersebut. Namun, saat ini pihaknya masih menunggu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang.
"Peta bidang lahan yang akan dibangun huntap baru keluar kemarin. Setelah itu ada (SPH) Surat Pelepasan Hak. Kami menunggu itu, karena SPH itu yang menjadi dasar pemprov untuk membayar," ujar Yanuar, akhir pekan lalu.
Yanuar menjelaskan, peta bidang merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang kondisi eksisting lahan dan siapa pemilik lahan yang akan dibebaskan. "Bahwa luas lahan milik si A sekian meter atau hektare. Nanti setelah itu keluar SPH yang menandakan bahwa itu sudah tidak dimiliki lagi oleh pemilik asal," ucapnya.
Disinggung mengenai kendala di BPN, Yanuar enggan berspekulasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan BPN. "Ada kewenangan (BPN). Kalau kami inginnya dari dulu kan, targetnya Agustus selesai. Sekarang proses di BPN, saya enggak punya kendali sampai sana. Kalau kami sudah tinggal bayar, rekening sudah ada. Begitu SPH keluar kami bayar," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini.
Ia menjelaskan, dalam pembangunan huntap Pemprov Banten hanya sebatas membebaskan lahan. Sementara yang membangun adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Begitu sudah dibayar selesai. Paling nanti kami dengan satker lakukan pendampingan," ucapnya.
Informasi yang diperoleh, ada sembilan titik yang akan dijadikan lokasi pembangunan huntap bagi sekitar 700 kepala keluarga. "Yang saya tau setiap rumah anggarannya Rp 50 juta. Tipenya 36," tuturnya. (RI)*
