Network
CILEGON, (KB).- Wali Kota Cilegon Edi Ariadi meminta, agar penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) tidak diselewengkan. Ia mendapat laporan saat penyaluran bantuan sebelumnya sempat terjadi penyalahgunaan.
"Sekarang pengawasan lebih ditingkatkan, karena ada pantauan dari polres juga, maka harus hati-hati dalam menyalurkan program tersebut,” katanya seusai membuka rapat koordinasi BPNT se-Kota Cilegon, di salah satu hotel Kota Cilegon, Selasa (22/10/2019).
Pihaknya banyak menerima masukan bentuk penyelewengan dalam kegiatan tersebut, di antaranya dengan cara mengurangi jumlah bantuan yang diserahkan kepada warga.
"Ya harusnya penerima bantuan menerima beras 10 kilogram (kg), tapi yang diterima 9 kg. Orangnya (yang melakukan) gak lihat, tapi ada aja orang yang laporan, kan jadi repot," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Abadiyah menjamin dalam penyaluran BPNT tidak ada penyelewengan. Karena, pihak kepolisian juga ikut serta mengawasi program dari Kementerian Sosial tersebut.
“Syukur alhamdullilah, tidak ada penyelewengan, karena dalam penyaluran kami bekerja sama dengan pihak kepolisian,” ujarnya.
Ia menuturkan, dibandingkan 2019, jumlah penerima BPNT pada 2020 menurun. Jika tahun ini warga penerima bantuan 10.383 kepala keluarga (KK). Tahun depan menjadi 9.887 KK.
Menurut dia, ada beberapa indikator penyebab terjadinya penurunan jumlah penerima bantuan tersebut. Salah satunya, karena sudah meningkatnya kesejahteraan penerima pada tahun sebelumnya.
"Penerima bantuan ada yang sudah mampu dari zona kemiskinan, ada juga penerima bantuan meninggal dunia, dan pindah alamat. Namun, yang paling dominan meningkatknya kesejahteraan sosial masyarakatnya. Karena, dibantu berbagai program, ada Jamsosrtu, PKH, dan JSCM," ucapnya.
