Network
SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar mengalokasikan dana desa (DD) untuk infrastruktur lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu dikarenakan saat ini masih banyak lembaga PAUD yang belum memiliki infrastruktur layak.
"Tadi saya sampaikan dari 1.018 lembaga PAUD yang ada nah ini kondisinya infrastruktur bangunan banyak yang belum memiliki. Kami mulai fokus dimasukan ke dana desa oleh pemdes agar masuk ke infrastruktur PAUD. Jadi berbagi dengan dindik," ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada Kabar Banten saat ditemui setelah menghadiri pelantikan pengurus Himpaudi Kabupaten Serang periode 2019-2023, di aula Tubagus Suwandi, Senin (6/1/2020).
Hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asep Nugraha Jaya, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Tarkul Wasyit, Asda II Pemkab Serang Adjat Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum.
Tatu mengatakan, saat ini anggaran infrastruktur dari dana desa sudah dikurangi porsinya dan mulai beralih ke pemberdayaan masyarakat. Salah satunya bisa masuk melalui pemberdayaan guru PAUD.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyoroti soal insentif guru PAUD yang masih kecil. Total guru yang diberikan insentif ada 3.045 orang ditambah delapan guru Taman Kanak Kanak (TK). Total nilainya per tahun mencapai Rp 5,5 miliar. Angka ini cukup fantastis, namun karena jumlah yang diberi insentif banyak maka penerimaan per orangnya kecil.
"Mereka menyampaikan untuk ditingkatkan, nanti kita lihat anggaranya. Karena tujuan kami juga ingin berikan insentif pada para pendidik ini baik madrasah terus guru ngaji, PAUD dengan angka yang layak," katanya.
Ia mengatakan, dengan dilantiknya pengurus Himpaudi Kabupaten Serang periode 2019-2023, dirinya berharap mereka bisa bersinergi dengan dindik.
"Karena indikator pendidikan masuk skala prioritas kita untuk indeks pembangunan manusia (IPM). Pendidikan ini dari usia dini salah satunya," ucapnya.
Ketua Himpaudi Provinsi Banten Yayah Rukhyah berharap pemerintah desa mengaplikasikan aturan pengalokasian dana desa untuk PAUD tersebut.
