Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten memiliki waktu sampai Juni 2020 untuk bisa meminjam uang senilai Rp 800 miliar ke Bank Jabar Banten (BJB). Jika pinjaman yang akan digunakan untuk menutup kebutuhan Pemprov Banten ini tak kunjung cair sampai akhir Juni 2020 maka pinjaman tersebut berpotensi dibatalkan.
Diketahui, Pemprov Banten meminjam uang ke BJB untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19. Nilai pinjaman tersebut mencapai Rp 800 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengatakan, untuk melakukan peminjaman pemprov memiliki waktu sampai Juni 2020. Jika tak kunjung cair maka pinjaman akan dibatalkan. Hal ini menyesuaikan dengan jangka pembayaran yang hanya satu tahun mengingat awalnya peminjaman bersifat jangka pendek.
"Ya harus cepat pemprov. Sekarang kan sudah Juni, kan setidak-tidaknya dia harus (cashflow) mastiin aman sampai akhir tahun," katanya, kepada wartawan, Senin (8/6/2020).
Gembong mengatakan, Pemprov Banten berencana membahas peminjaman tersebut bersama DPRD Banten.
"Iya rencana, saya belum tahu kapan. Ya biasa aja bersurat bahwa ingin menyampaikan laporan bahwa ada peminjaman," ucapnya.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2007 tentang pinjaman daerah disebutkan pinjaman daerah yang bersifat jangka menengah dan panjang harus terlebih dahulu dibahas dengan DPRD Banten.
"Memang kalau jangka pendek tidak disebutkan dalam aturan itu. Yang jadi pertanyaan apakah Rp 800 miliar itu jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka pendek memang diundang-undang itu tidak disebutkan (harus dibahas bersama DPRD)," tuturnya.
Meski begitu, kata dia, Pemprov melalui BPKAD Banten sudah menyampaikan kepada Komisi III DPRD Banten akan membahas peminjaman uang ke BJB tersebut. "Cuma kapan waktunya belum tahu," katanya.
Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari BPKAD untuk membahas hal tersebut.
"Saya pikir kan ini pemprov yang punya ide dan Ibu Rina (Kepala BPKAD) sendiri sudah ngomong mau ke dewan, saya tunggu aja. Paling nanti saya ingetin lah. Saya ingetin kapan nanti mau ke sini, karena kaitannya cashflow jangan sampai bermasalah," ujarnya.
Terpisah, Kepala BPKAD Banten mengamini pemprov memiliki waktu sampai Juni untuk bisa meminjam uang ke BJB. Jika tak kunjung cair maka pinjaman akan batal. "Iya," ujarnya singkat.
Meski begitu, menurutnya rencana pinjaman Pemprov Banten tersebut direspon positif oleh BJB. "BJB pada dasarnya siap memberikan pinjaman," katanya.
Lalu kapan pembahasan perihal pinjaman tersebut dengan DPRD Banten, ia akan terlebih dahulu menghitung cashflow terlebih dahulu. "Kami sedang menghitung dan mengalkulasi cashflow-nya dulu," ucap mantan Kepala BPKAD Lebak ini.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten meminjam uang dari BJB untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman tersebut mencapai Rp 800 miliar.
Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Gubernur Banten nomor 980/934-BPKAD/2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten Andra Soni tertanggal 29 April 2020.
Dalam surat disebutkan bahwa pinjaman tersebut dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan dana perimbangan. (SN)*
