Network
SERANG, (KB).- Komisi III DPRD Banten meminta Gubernur Banten membuat nota kesepahaman (MoU) dengan DPRD Banten terkait penggunaan dana kas daerah (Kasda) Provinsi Banten senilai Rp 1,9 triliun untuk penyertaan modal kepada Bank Banten. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penyehatan dan penyelamatan Bank Banten sebagaimana arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Karena ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh pemprov berdasarkan arahan dari OJK. Tanya saja kepada pemprov OJK kasih surat apa, itu yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat, Rabu (10/6/2020).
Ia melihat masih ada harapan besar untuk menyelamatkan Bank Banten. Namun seluruhnya bergantung dari itikad Pemprov Banten. Jika penyehatan dilakukan sesuai arahan OJK dia yakin Bank Banten akan menanjak.
”Tanya saja ke Bu Rina (Kepala BPKAD) apa isi surat apa dari OJK. Hari ini saya belum bisa jelaskan apa isinya sebelum mereka bersepakat untuk menyelesaikan ini dengan DPRD,” ujarnya.
Intinya, lanjut dia, terdapat jalan yang mudah untuk menyelamatkan Bank Banten. Caranya menjadikan dana Kasda Pemprov Banten yang saat ini terpendam di Bank Banten sebagai penyertaan modal.
”Apa langkah-langkahnya sudah ada dari OJK, tinggal mau enggak pemprov. Kami siap dukung. Masih ada harapan untuk lebih baik Bank Banten,” ucapnya.
Terkait wacana kemungkinan adanya peluang pemindahan kembali RKUD ke Bank Banten, ia menilai harus disertai komitmen kuat Pemprov Banten dalam menyehatkan Bank Banten.
”Penyertaan modal tidak perlu modal baru tinggal nanti perubahan APBD (2020) tinggal bagaimana langkah-langkahnya, pemprov tahu sebenarnya. Karena ada strategi atau jalan lain yang bisa ditempuh oleh pemprov. Salah satunya pandangan kami menyatakan tinggal MoU dengan DPRD untuk benar-benar melakukan penyertaan modal di Bank Banten,” tuturnya.
Memilih menjadikan dana kasda Rp 1,9 triliun untuk penyertaan modal lebih baik dibanding uang itu tak bisa dicairkan. Lebih jauh lagi jika Bank Banten tak bisa diselamatkan maka pemprov bisa rugi Rp 2,5 triliun.
