Network
KABAR BANTEN – Pemprov Banten merencanakan pembelian dua mobil listrik untuk kendaraan dinas Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Pj Sekda Banten Virgojanti.
Itu direncanakan pada APBD Banten perubahan tahun anggaran 2023.
Rencana tersebut diklaim sebagai bagian dari langkah untuk mengurai masalah polusi di Wilayah Banten.
Namun, kebijakan tersebut kini mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Firdaus mengatakan, upaya untuk mengantisipasi persoalan polusi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Jangan cuma mobil listrik,” ujar Firdaus menyoroti rencana Pemprov Banten yang akan membeli mobil listrik sebagai kendaraan dinas Pj Guberur Banten dan Pj Sekda Banten, Minggu 27 Agutsus 2023.
Terlebih dari itu menurutnya peralihan ke mobil listrik tidak berdampak.
Terlebih hanya dua unit yang direncanakan Pemprov Banten.
“Kalau targetnya dua biji gimana ceritanya. Itu tidak memperbaiki, bisnis mobil listrik,” katanya.
Menurutnya, upaya menyelesaikan polusi udara tidak hanya sebatas dengan merencanakan beralih ke mobil listrik, tetapi lebih jauh dari itu adalah penangan hutan dan penghijauan untuk tetap terlindungi, termasuk pengendalian industri.
“Menurut saya tidak hanya kendaranya, tapi dukungan lingkungan perlu dilihat, jalur jalur hijau. Jadi jangan karena wacana mobil listrik. Kita akui bahwa penyumbang itu adalah polusi karbon dari kendaraan, industri juga termasuk,” tegasnya.
Baca Juga: Pertama di Banten, Klinik Utama Jantung Mulai Dibangun di Kragilan Kabupaten Serang
Kata Fidaus, jangan sampai dalih pembangunan infrastruktur kemudian mengorbankan daerah hijau atau hutan.
Hal itu menurutnya yang harus dipikirkan Pemprov Banten.
“Kalau mau mengimbangi itu jalur-jalur hijau, hutan-hutan itu jangan di rusak. Jangan karena alasan pembangunan kemudian di rusak, akhirnya kemana-mana kan dampaknya. Hutan rusak, industri bertambah,” katanya.
“Kalau mau hutannya jangan dirusak, daya dukungan lingkungannya diperbaiki, engga seberapa itu, itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan hanya mobil listriknya,” tambahnya.
Sebagai contoh menurutnya, apa yang sedang diterapkan masyarakat adat baduy dalam menjaga hutan.
Hal itu menurutnya bisa menjadi rujukan pemerintah dalam mengintervensi menjaga daerah hijau melalui kebijakan. “Masyarakat Baduy lebih bijaksana,” katanya.***
