Network
KABAR BANTEN - Pinjaman daerah yang diajukan Pemprov Banten kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan dicairkan dua tahap yakni pada APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021.
Pemprov Banten optimistis nilai pinjaman daerah tersebut tak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 4,9 triliun. Pencairan pada APBD Perubahan 2020 dilakukan setelah dokumen anggaran selesai dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Nilai pinjaman Pemprov Banten itu rencananya akan dikucurkan pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 856 miliar lebih dan APBD 2021 sebesar Rp 4,134 triliun lebih.
Dana pinjaman daerah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan yang dapat menopang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Banten. Antara lain untuk bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah memaparkan rencana pembiayaan pada APBD Perubahan 2020 kepada PT SMI.
"Insya Allah (nilai pinjaman) tidak banyak perubahan, mudahan-mudahan dalam waktu dekat sudah clear. Secara postur anggaran kan sudah ditentukan," katanya kepada wartawan, Selasa 1 September 2020.
Baca Juga : Pinjaman Pemprov Banten ke Pemerintah Pusat, Ratusan Miliar untuk Pembangunan Sport Center
Pengajuan dilakukan untuk dua tahun anggaran secara sekaligus. Namun, pencairannya dilakukan dua tahap yaitu pada APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021.
"Pencairan tentu setelah penetapan APBD Perubahan, 2021 juga akan kita kirimkan dengan skema pembiayaan. Kalau pengajuan pertama bagian dari MoU. Tapi komposisi penggunaanya per tahun anggaran. Satu per satu, 2020 dulu, berikutnya 2021," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, APBD Perubahan 2020 telah disahkan DPRD Banten pada 14 Agustus 2020. Di dalamnya terdapat pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah senilai Rp 856 miliar. Anggaran itu rencananya digunakan untuk membiayai program PEN di Provinsi Banten akibat pendemi Covid-19.
