Network
Harusnya melakukan pengangkatan secara bertahap dari tenaga non ASN terlebih dahulu untuk penyelesaian masalah tersebut.
"Kami meminta adanya afirmasi kebijakan bagi peserta dari non ASN untuk dijadikan prioritas dengan memasukkan pengalaman pekerjaan sebagai tambahan penilaian utama. Sehingga, non ASN (Honorer) dapat terakomodir, dan solusi ini saya kira tepat," ujarnya.
Aturan tersebut, kata dia, bisa melalui regulasi atau kebijakan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB).
Apalagi, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penataan tenaga non ASN, baik di pemerintahan daerah mau pun pusat.
"Aturan itu dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menpan RB. Kami juga sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil terkait larangan pengangkatan tenaga Non ASN mengisi jabatan ASN," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang tidak akan menghapus tenaga honorer atau non ASN di lingkungan pemerintahannya.
Sebab, tenaga mereka masih dibutuhkan untuk membantu pekerjaan pegawai pemerintah.
"Tenaga honorer di Kota Serang masih dibutuhkan. Kalau harus membuang honorer, SDM kami masih sangat kurang," ujarnya.
Baca Juga: Tidak Merekrut Tenaga Baru, Pemkot Serang Pertahankan Honorer Hingga 2024
Hingga 2024, selama dirinya masih menjabat sebagai pimpinan daerah Kota Serang, dia mengaku, akan mempertahankan tenaga honorer dan tidak akan dihapuskan.
