Ia berharap, pemerintah pusat dan provinsi memberikan bagi hasil sesuai perencanaan.
Tatu menyatakan, pada awal tahun, OPD harus menyiasati penggunaan anggaran, terutama memprioritaskan belanja modal.
“Jangan kegiatan untuk masyarakat yang dikurangi, tapi belanja rutin dari dalam kita akan kurangi,” ucapnya.
Sementara terkait fakta integritas dibuat agar para pejabat di semua organisasi perangkat daerah (OPD) berjanji pada diri sendiri dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas program.
Baca Juga: Bukan Hanya Lurah dan Sekretaris, Ini Daftar Pejabat Eselon III Pemkot Cilegon yang Dirotasi
Fakta integritas tersebut berlaku untuk semua aparatur Pemkab Serang.
“Semangat kita semua, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi, lebih baik lagi,” tuturnya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Rahmat Maulana mengatakan, fase awal adalah proses penyiapan dokumen belanja angggaran.
“Kami prediksi, pada April itu puncaknya serapan anggaran, lebih banyak urusan. Sekarang sampai Maret, pendapatan-pendapatan kita coba konsolidasikan, untuk ke fix session,” ujarnya.
Para kepala OPD, kata Rahmat, harus memilah dan memilih kebutuhan wajib dan rutin.