Selanjutnya, konektivitas perhubungan dan penerangan jalan umum (PJU), serta pengelolaan persampahan, dan pengendalian banjir.
"Peningkatan mitigas bencana dan penanganan bencana, serta pengembangan pariwisata dan ekraf, dan ketahanan pangan," tuturnya.
Menurut dia, sebagian besar kelurahan di Kota Serang selalu mengajukan usulan soal pembangunan fisik seperti sarana prasarana (Sarpras), dan masih berkutat pada persoalan jalan rusak.
Padahal, perangkat kelurahan bisa memberikan usulan tidak hanya soal pembangunam fisik, misalnya pelatihan dan pembinaan.
"Sebetulnya, usulan di kelurahan tidak selalu soal fisik sarana prasarana, tetapi memang tiap kelurahan pasti mengusulkan fisik, seperti drainase dan jalan. Padahal bisa mengusulkan pelatihan, tapi sebagian besar selalu mengusulkan pekerjaan fisik," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Serang 2024, Kandidat Wali Kota Manfaatkan Momentum Puasa Ramadan
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan, pihaknya meminta Bappeda untuk menyusun seluruh program khususnya yang masuk dalam skala prioritas benar-benar matang dan saling berkaitan antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Terutama dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD), harus konsisten dan sesuai dengan perencanaan.
"Kami menekankan Bappeda agar ke depan seluruh program prioritas di Kota Serang benar-benar matang. RKPD juga harus ada konsistensi, khususnya pada pola perencanaan dan pengganggaran harus saling berhubungan, sehingga bisa tuntas," ujarnya.***