Network
KABAR BANTEN – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten menekankan kemudahan dalam pelayanan perizinan berusaha di Provinsi Banten. Namun demikian, tetap memperhatikan dua hal.
"Meski kita harus mempermudah proses perizinan namun jangan gegabah. Tetap harus perhatikan tata ruang daerah," kata Kepala DPMPTSP Banten Virgojanti,
Virgo mencontohkan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang adalah kawasan hijau, karena itu perizinan industri di sana harus yang berwawasan lingkungan. Hal itu penting agar industrialisasi tidak merusak lingkungan hijau di sana.
Untuk menggaet investor masuk menanamkan modalnya di Banten, Kepala DPMPTSP Banten Virgojanti meminta kepada kabupaten kota agar memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku usaha. Kata Virgojanti, jangan mempersulit investor yang akan berinvestasi di Provinsi Banten.
"Kita jangan mempersulit orang yang mau berusaha," kata Virgo yang juga Plh Sekda Banten ini saat rilis investasi triwulan I tahun 2024, Rabu 8 Mei 2024 lalu. Kata Virgojanti semakin banyak investasi yang masuk dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Banten.
Pencapaian investasi di Banten triwulan I bulan Januari-Maret 2024 mencapai Rp25,30 triliun atau 42,80 persen terhadap target investasi daerah tahun 2024 sebesar Rp62 triliun.
Capaian investasi di Banten triwulan I itu juga terealisasi 25,87 persen dari target investasi nasional Tahun 2024 sebesar Rp97,75 triliun. Realisasi investasi triwulan I 2024 sebesar Rp25,30 triliun bersumber dari PMA sebesar Rp15,08 triliun dan PMDN sebesar Rp10,22 triliun.
Pencapaian itu menjadikan Provinsi Banten bertengger di peringkat lima provinsi se-Indonesia capaian investasi di triwulan I. Banten berada di bawah Sulawesi Tengah (Rp27 triliun), Jawa Timur (Rp36,2 triliun), DKI Jakarta (Rp5,8 triliun) dan Jawa Barat (Rp64,7 triliun). Untuk capaian investasi PMDN Provinsi Banten berada di urutan ke tujuh (5,18 persen) dan PMA ke enam sebesar 7,37 persen.
Realisasi triwulan I di Banten itu yang paling besar dari Kota Cilegon sebesar Rp8,30 triliun (32,81 persen), kemudian Kabupaten Tangerang Rp5,50 triliun (21,70 persen).
