Network
"Penurunan pendapatan daerah secara dominan diintervensi salah satunya dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari penurunan pajak daerah sebesar 14,87 persen atau Rp1,15 triliun," katanya.
Kemudian, belanja daerah pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp15,55 triliun yang terdiri atas belanja operasi dianggarkan sebesar Rp7,47 triliun, belanja modal dianggarkan sebesar Rp5,40 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp84,69 miliar, belanja transfer sebesar Rp2,59 triliun.
"Belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp2,21 triliun yang merupakan belanja wajib mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ucapnya.
Baca Juga : Difokuskan untuk Daya Saing Daerah, APBD Banten 2021 Diproyeksikan Rp 15 T
Dalam APBD Banten 2021 juga terdapat belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp320 miliar, dan bantuan keuangan provinsi kepada desa sebesar Rp61,90 miliar.
"Pemerintah Provinsi Banten seoptimal mungkin memanfaatkan, berkolaborasi dan mendukung semua skema pemulihan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mendorong Pemprov Banten agar memastikan APBD Banten 2021 fokus pada pemulihan ekonomi yaitu dengan memberi dukungan pada sektor pertanian, UMKM dan kegiatan padat karya.
"Kedua mengajak dunia usaha untuk mengembangkan usahanya di Banten, yaitu dengan memberikan berbagai macam kemudahan, baik itu perizinan dan akses permodalan," tuturnya.
Dorongan itu mengingat angka pengangguran Banten mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19 yang menimbulkan resesi ekonomi.***
