Network
KABAR BANTEN - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada tahun 2021 sekitar 30 persen.
Peningkatan jumlah graduasi KPM PKH ini diklaim untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan Program Keluarga Harapan bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.
"Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10 persen, maka saya bilang jika perlu 30 persen pada tahun depan," ujar Juliari P Batubara, kepada awak media di Tangerang, Ahad, 15 November 2020.
Untuk dapat mencapai target tersebut, Juliari P Batubara mengakui perlu kerja keras pendamping Program Keluarga Harapan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, menurut Mensos, pendamping Program Keluarga Harapan harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.
"Pendamping Program Keluarga Harapan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima Program Keluarga Harapan," tuturnya.
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri dan ini harus dipahami KPM.
"Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income dan melanggar prinsip kemanusiaan," katanya.
Baca Juga : Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang Percepat Distribusi Bansos Beras
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen pada akhir tahun 2024.
Oleh karena itu, Program Keluarga Harapan sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
"Kuota Program Keluarga Harapan 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi masalahnya 95 persen penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," ujarnya.
"Sedangkan anggaran PKH ini kan cukup besar mencapai hampir Rp40 triliun. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan," lanjut Mensos.
Selain meningkatkan graduasi, Juliari P Batubara juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
"Kita berada diurutan ke 3 stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping Program Keluarga Harapan," jelasnya.
Baca Juga : Cegah Stunting, Bumil dan AUD dapat PKH untuk Asupan Gizi
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Pepen Nazaruddin menambahkakan bahwa komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima Program Keluarga Harapan.
Mereka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per jiwa. Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping Program Keluarga Harapan bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam Program Keluarga Harapan ada kategori ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar Rp3 juta.
"Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC," ujar Pepen.
Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan untuk tingkat nasional tahap akhir, kata dia, hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak diseluruh Indonesia sebesar Rp36,8 triliun untuk 10 juta KPM.
"Dari target satu juta graduasi Program Keluarga Harapan telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November ini," ujarnya.***
