SERANG, (KB).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten berencana tidak hadir dalam aksi besar-besaran menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui sepihak Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel, di Kawasan Monas, dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat, Ahad (17/12/2017) mendatang. Ketua Umum MUI Banten, A M Romly mengatakan, alasan rencana tidak hadir dalam aksi tersebut karena MUI Banten belum menerima instruksi langsung dari MUI Pusat. "Infonya iya (MUI pusat akan aksi). Tapi enggak ada instruksi atau apa dari pusat," katanya kepada Kabar Banten melalui sambungan seluler, Rabu (13/12/2017). Meski demikian, dia tidak melarang ormas Islam di Banten untuk bergabung dalam aksi tersebut. "Kalau mau ikut silakan saja, kemudian hati-hati, bawa bekel yang cukup, jangan terprovokasi oleh pihak yang ingin mengacaukan demo, harus waspada," ucapnya. Ia mengatakan, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui sepihak Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel perlu dikutuk oleh seluruh umat Islam. "Pernyataan Donald Trump secara otomatis membenarkan penjajahan Israel pada Palestina," tuturnya. Dalam agama apapun penjajahan suatu negara kepada negara lain tidak ditolerir. Sementara Donald malah bisa-bisanya mengeluarkan sikap yang dapat membuat situasi ketegangan Israel dan Palestina berlanjut. "Dan kita berjuang bersama Palestina, karena jauh paling berdoa," katanya. Kepada pemerintah dia berharap agar mengeluarkan sikap lebih dari sekadar kecaman, misalnya menggalang kekuatan berbagai negara melalui Perserikatan Bangsa-Bangs (PBB). "Sehingga pernyataan Donald Trump itu tidak sampai terjadi," ujarnya. Terpisah, Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjuddin mengatakan, pengakuan Donald Trump telah mengancam ketertiban dunia. "Negara harus dapat memaklumi bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan sebagaimana termaktub dalam konstitusi Indonesia," ucapnya. Dia mengatakan, konflik Palestina dan Israel menjadi ujian bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. "Umat Islam harus bersatu menentukan sikap dan langkah strategis melakukan perlawanan bersama terhadap negara manapun yang membiarkan kebrutalan kejahatan kemanusiaan dalam berbagai bentuknya," ucapnya. Apresiasi Terpisah, Duta Besar terpilih Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan, bangsa Palestina mengapresiasi sikap Indonesia yang menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Ini sebuah sikap yang besar dan berani dan merupakan bentuk dari kepahlawan dari rakyat Indonesia terutama dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina," katanya dalam Pertemuan para tokoh lintas agama dan masyarakat untuk menolak keputusan sepihak Donald Trump atas Yerussalem di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017). Dalam acara yang diadakan oleh Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) itu, Zuhair juga menyampaikan salam dari rakyat Palestina kepada bangsa Indonesia yang terus memberikan dukungan bagi kedamaian dan keadilan di Palestina. "Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang secara konsisten berpegang teguh pada sikap dan pandangannya (mendukung Palestina)," ujarnya. Menurutnya, sikap dan pandangan dari berbagai belahan dunia yang menolak keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump tersebut merupakan pesan yang sangat jelas kepada Trump dengan harapan untuk mengubah pandangan Trump itu. "Masalah Palestina akan tetap hidup dalam hati nurani dunia," tuturnya. Dia mengatakan, keputusan Trump tidak mengubah sedikitpun kondisi di lapangan tentang bagian tanah Palestina di Gaza, West Bank dan tempat-tempat lain yang saat ini masih diduduki Israel. "Keadaan di Palestina hak-hak asasi bangsa Palestina dan hak asasi manusia tidak berubah keadaannya dan termasuk dengan adanya keputusan mengubah Ibu Kota Yerusalem ke Palestina ini," tuturnya. Dia menekankan keputusan Trump itu tidak akan mengubah sedikit pun bahwa Yerusalem adalah tanah suci dan bagian yang tidak terpisahkan dari Palestina. "Keputusan Trump adalah keputusan yang tidak dapat dibenarkan dan keputusan yang harus ditolak dan status dari hak rakyat Palestina adalah tetap," ujarnya. Keputusan Trump itu dinilai telah mencederai dan menafikkan posisi Amerika Serikat sebagai mediator atau perantara perdamaian dan melawan hak-hak asasi Palestina serta peraturan dan ketentuan internasional termasuk juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Yerusalem. "Palestina adalah tanah perdamaian dan tanah yang suci dari agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam, sedangkan Israel tidak menginginkan perdamaian di tanah damai Palestina," ujarnya. Dia mengatakan, seluruh rakyat Palestina terus menerus berjuang mewujudkan visi mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk mewujudkan negara Palestina yang damai dan merdeka. "Palestina memanggil Anda semua untuk memberi dukungan," ucapnya. Presiden Donald Trump, Rabu (6/12) lalu waktu Washington, tiba-tiba membalikkan kebijakan yang telah dianut AS selama berpuluh-puluh tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (SN/Ant)***