TANGERANG, (KB).- Polisi akan memantau "gerakan kotak kosong" yang dideklarasikan kelompok masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2018. Sebelumnya, sekelompok warga yang menamakan diri Aliansi Kotak Kosong menyerukan warga untuk memilih kotak kosong karena menganggap demokrasi di Kabupaten Tangerang sudah mati. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif, mengatakan, pihaknya masih mengikuti perkembangan aktivitas kelompok tersebut."Kami lihat ke depan kalau ternyata berdampak kepada stabilitas kamtibmas, ya kita tindak tegas," kata t Kombes Pol Sabilul Alif, Selasa (16/1/2018). Namun, dia menegaskan bahwa polisi akan menindak tegas oknum yang akan menggangu stabilitas keamanan selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tangerang tahun 2018. "Kami akan menindak tegas siapa pun yang mengganggu Pilkada," kata dia. Meski Pilkada Kabupaten Tangerang 2018 hanya ada satu pasangan calon, kata dia, pengamanan yang dilakukan akan tetap optimal agar pelaksanaan Pilkada berlangsung tanpa gangguan keamanan."Ini proses demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh," ujar Sabilul kembali. Sementara, bakal calon Bupati Tangerang petahana, Ahmed Zaki Iskandar, menanggapi santai tentnag Aliansi Bumbung Kosong, kelompok yang mengajak untuk mencoblos kotak kosong dalam Pilkada 2018 Kabupaten Tangerang."Mereka punya hak, dan saya rasa masyarakat sekarang lebih pintar. Silahkan saja, saya tidak melarang, itu hak demokrasi," jelas Zaki kepada wartawan. Zaki mengatakan, dirinya percaya dan yakin terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang akan memilih yang terbaik dalam Pilkada 2018. "Saya berharap kepada seluruh relawan di Kabupaten Tangerang, semoga dapat menyosialisasikan Pilkada dengan baik agar masyarakat bisa datang melaksanakan pencoblosan dalam Pilkada 2018, dan juga masyarakat bisa menentukan yang terbaik untuk memilih," tandasnya. Ditawari caleg Dari Lebak yang juga mengalami calon tunggal, bakal calon perseorangan Cecep Sumarno-Didin Saprudin (CS-DS) melakukan silaturahim ke Kantor Bupati Lebak, Selasa (16/1/2018). Mereka diterima Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi. Dalam pertemuan itu, Iti menawarkan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan itu menjadi calon legislatif (caleg). "Pak CS-DS kan sekarang sudah menjadi tokoh di Lebak, dengan banyaknya dukungan dari masyarakat Lebak. Saya kira beliau bisa menjadi anggota legislatif, dan itu kan sama juga membangun Lebak," kata Iti didampingi wakil bupati, Ade Sumardi kepada wartawan. Selain menguasai sistem pemerintahan, menurut dia, mereka (CS-DS) juga mendapat dukungan dari masyarakat Lebak. "Mereka asli orang Lebak, dan saya pikir beliau juga mengerti dengan sistem pemerintahan. Apalagi dengan dukungan masyarakat melalui kartu tanda penduduk (KTP), itu sudah luar biasa. Maka saya tawari untuk bergabung dengan partai yang kami usung, tinggal mereka memilih saja, mau bersama saya atau Pak wakil," ujar Iti kepada awak media. Menurut Iti, CS-DS sudah pantas menduduki posisi sebagai anggota legislatif, karena sudah mendapat banyak dukungan dari masyarakat Lebak. "Kemarin juga sudah banyak suara dukungan terhadap beliau. Saya pikir beliau pantas menjadi anggota Legislatif,"ucapnya. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak dari jalur perseorangan Cecep Sumarno-Didin Saprudin (CS-DS) terus berjuang agar lolos sebagai peserta Pilkada 2018. Cecep optimistis pasangan petahana Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi tidak akan melawan kotak kosong pada 27 Juni 2018i."Kita belum nyerah, optimis, Lebak tidak akan calon tunggal. Ini belum selesai dan kita masih terus berjuang," kata Cecep usai melakukan silaturahmi. Saat ini, kata Cecep, proses pencalonan masih dalam tahap musyawarah antara KPU dengan Panwaslu Lebak. Saat disinggung soal pertemuannya dengan Iti-Ade, ia mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi. Tidak ada pembicaraan khusus dengan Iti-Ade. "Hanya silaturahmi biasa saja, dan membahas seputar kondisi Lebak saat ini," jelasnya. Anomali parpol Menurut Pengamat Politik dari Untirta, Leo Agustino, fenomena calon tunggal sebagai anomali fungsi partai politik dalam kaderisasi guna menghasilkan calon pemimpin. Anomali ini misalnya terjadi karena partai cenderung pragmatis dan kehilangan keberanian untuk menampilkan sosok pemimpin alternatif. "Jika kaderisasi berhasil sebenarnya tidak ada kata takut dalam bersaing dalam Pilkada, sebab kader lainnya telah diarahkan untuk memilih kader partai yang ditugaskan untuk maju dalam Pilkada," katanya kepada Kabar Banten, Selasa (16/1/2018). Partai politik, menurut dia, sebetulnya mempunyai anggaran yang sangat cukup untuk menggembleng calon pemimpin. "Anggaran tersebut jauh dari memadai. Di sisi lainnya, partai juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara tersebut. Inilah yang bisa juga ditagih pada partai politik, sampai sejauhmanakah impak dari kaderisasi tersebut," katanya. Sementara, Dekan FISIP Unirta, Agus Syafari menilai, fenomena calon tunggal didorong oleh mental yang masih tabu pada kekalahan. Alternatifnya mendorong calon dari luar partai yang dianggap berpeluang menang. "Fenomena calon tunggal merupakan fenomena pragmatisme politik elit politik, khususnya partai politik," katanya. Kaderisasi parpol juga belum berjalan secara berkesinambungan. Perkaderan hanya fokus pada beberapa tokoh yang paling populer. "Parpol juga harusnya pede untuk mengajukan kadernya sendiri dalam Pilkada. Menurut saya parpol yang relatif percaya diri mengajukan kadernya sendiri sangat terbatas," katanya. Sekretaris DPW PPP Banten, Iskandar mengakui kaderisasi parpol perlu dievaluasi untuk menciptakan pemimpin. "Pilkada kali ini rakyat hanya dihadapkan pada dua pilihan, setuju dengan tidak setuju, nilai-nilai demokrasi tidak hidup," katanya. (DA/Lugay/Job/SN)***
Network
Network
