Network
SERANG, (KB).- Selain politik uang, politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai di Pilkada serentak 2018. Sebab, politisasi SARA menjadi salah satu isu empuk yang rawan dimanfaatkan untuk menggiring massa. Hal itu terungkap dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas yang digelar di tiga daerah yakni Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, Rabu (14/2/2018). Acara itu diikuti pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, partai politik (parpol) pengusung dan penyelenggara pemilu setempat beserta stakeholder. Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, politik uang dan politisasi SARA memiliki dampak besar terhadap kehidupan demokrasi. Politik uang cenderung melahirkan pemimpin korup, politisasi SARA akan memecah belah persaudaraan bangsa. "Politik uang pidana. SARA juga pelanggaran. Dua-duanya rawan terjadi," ujarnya. Apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif, kata dia, sanksi terberat politik uang dapat berupa diskualifikasi pencalonan. Begitupun politisasi SARA, dapat berujung ke pidana pemilu. "Untuk politik uang harus memenuhi terstruktur, sistematis dan massif. Nanti akan ada pembuktian di Mahkamah Konstitusi," tuturnya. Merujuk ke Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, Pilkada Kota Serang berada pada posisi tingkat kerawanan yang sedang. Dengan posisi ini, kata dia, pengawas tidak boleh lengah. "Tidak juga memaksakan," ucapnya. Menurut anggota Bawaslu Banten, Nuryati Solapari, Pilkada Kota Serang harus tetap mendapat pengawasan ketat. Meski tidak masuk pada tingkat kerawanan yang tinggi. Sebab, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten lalu telah membuktikan masih ada modus penyebaran politik uang di pilkada. "Komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan tahapan pilkada bebas politik uang. Kami menganggap penting melakukan pengawasan di kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada sebagai tonggak pilkada yang berintegritas," katanya. Dandim 06/02 Serang, Letkol CZI Harry Praptomo berharap, seluruh pasangan calon Pilkada Kota Serang tidak main-main dengan politik uang dan politisasi SARA. "Karena kita tau ada konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melaksanakan politik uang. Ini akan merugikan apabila menggunakan cara tidak elegan ini. Politisasi SARA ini selalu didengungkan. Ini isu paling mudah untuk dihembuskan. Memecah belah masyarakat," ujarnya. TNI bersama Polri akan menjadi garda terdepan dalam mengamankan Pilkada Kota Serang. Selama ini TNI dan Polri telah banyak terlibat dalam pengamanan Pilkada Kota Serang. "Kami mengimbau tidak sekali menggunakan isu SARA untuk sarana memenangkan. Menjadi pemimpin adalah mengemban amanah rakyat," ucapnya. Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin mengatakan, tidak dapat dipungkri kadang ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pilkada sebagai sarana memecah belah bangsa. "Kejadian di beberapa daerah tidak menutup kemungkinan terjadi di kita. Kondisi masyarakat sedang fokus pada calon masing-masing. Kami menitipkan pesan kepada calon mari sama-sama jalankan demokrasi secara elegan, tanpa mengabaikan sisi perbedaan," tuturnya. Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga hadir pasangan calon nomor urut satu sampai tiga, ditemani para pimpinan partai politik beserta tim sukses. Hadir juga tim pemantau pilkada dari Kemenko Pilhukam. Seluruhnya bersama-sama membacakan teks deklarasi yang menyatakan anti politik uang dan politisasi SARA.
