SERANG, (KB).- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengungkapkan, angka pengangguran di Kabupaten Serang masih tinggi dikarenakan tingginya angka urban dari berbagai wilayah yang masuk. Secara umum warga yang migrasi atau urban tersebut didominasi oleh para pencari kerja. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Agus Soebeno mengatakan, Kabupaten Serang dibandingkan Tangerang Raya penghasilan asli daerahnya lumayan tinggi. Sebab secara umum pendapatan di Kabupaten Serang berasal dari industri. Di Cikande itu ekspornya tujuannya Amerika, Tokyo dan Tiongkok. Namun, meski dari sisi industri begitu dominan, nyatanya masih belum bisa menampung angka pengangguran yang mencapai 13 persen. Dengan demikian, pengangguran di Kabupaten Serang masih terhitung cukup tinggi. ”Tingginya angka pengangguran itu dikarenakan angka urban yang paling tinggi masuk ke Kabupaten Serang. Itu nomor dua terbesar merupakan pencari kerja,” kata Agus kepada wartawan setelah mengikuti acara penandatanganan MoU antara Pemkab Serang dengan BPS Provinsi Banten di Pendopo Bupati Serang, Selasa (13/3/2018). Agus mengatakan, pendatang yang menganggur akibat di PHK atau belum mendapatkan pekerjaan juga dihitung dalam angka pengangguran di Kabupaten Serang. ”Negatifnya juga yang masuk kesini kalau yang dapat pekerjaan alhamdulillah, tapi yang kena PHK menganggur di sini juga ini dihitung. Jadi pengangguran kami tidak berdasarkan penduduk KTP-nya tapi yang penduduk berniat tinggal enam bulan di sini dia menganggur ya kita hitung. Mereka menyumbang angka pengangguran tersebut,” ucapnya. Menurut Agus, masyarakat di Kabupaten Serang juga secara kompetitif tidak bisa berkompetisi dengan para urban yang mencari pekerjaan tersebut. Terkait MoU antara BPS dan Pemkab, kata Agus, hal tersebut untuk memetakan program apa yang tepat sasaran, supaya mengurangi pengangguran juga mengurangi kemiskinan. Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelaskan, MoU dengan BPS dilakukan agar program atau kebijakan yang dibuat pemkab bisa didasarkan data yang benar dan terkini. Sebab jika data salah, maka implementasi program akan salah. Kemudian, kata Tatu, pentingnya data tersebut agar program yang dibuat bisa tepat sasaran. Sebab diketahui bersama saat ini Pemkab sedang fokus untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan untuk meningkatkan indikator IPM itu bukan hal yang mudah dan harus dibedah. ”Misalkan dalam pendidikan apa sih yang bisa menaikkan indikator pendidikan terhadap IPM ini. Nah itu kita harus digaet oleh BPS, karena BPS punya data dan punya cara pemecahan persoalan dan dengan MoU ini saya akan menindaklanjuti dengan perjanjiannya baik dengan bapeda atau dengan OPD terkaitnya,” tuturnya. Tatu mengatakan, dengan data yang valid, program pembangunan dan anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan efisien. Program yang diimplementasikan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. ”Sebetulnya ini sama dengan Menpan yang telah kita lakukan, kita digaet oleh Menpan itu terkait dengan lakip. Tapi dengan BPS ini bisa dengan hari-hari, kapan pun saya butuh, kapan pun OPD butuh BPS bisa hadir disini,” ucapnya. Selain itu, dengan adanya MoU tersebut nantinya data antara BPS dengan Pemda bisa sinkron dan tidak ada selisih lagi. Sebab saat ini, antara pemda dan BPS terkesan ada perbedaan data. ”Pastinya dalam indikator itu, mungkin ketika menentukan masyarakat miskin indikatornya kan harus di BPS apa dan pemda ada yang tidak termasukan apa. Nanti setelah duduk bersama jadi lebih satu persepsi tentang menentukan sesuatu,” ujarnya. (DN)***