SERANG, (KB).- PT Pertamina kembali menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM tersebut sudah kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir ini. Pertama pada bulan Januari dan yang paling baru 24 Maret 2018 kemarin. Sebelumnya, pada bulan lalu Pertamina menaikkan harga BBM jenis pertamax, yang kemudian disusul kenaikan harga dari pertalite. Dengan harga awal pertalite Rp 7.600, sekarang menjadi Rp 7.800 dan harga solar sebelumnya Rp 7.500 menjadi Rp 7.700. Manajer SPBU "Coco" milik Pertamina yang berada di Jl. Ahmad Yani, Cipare, Kota Serang, M Yusuf enggan memberikan komentar dan mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk menjawab pertanyaan seputar kenaikan harga BBM jenis pertalite tersebut."Kalau kenaikan pertalite seharusnya wawancara langsung ke pertamina persero yang berhak menjawab pertanyaan tersebut, bukan dari pihak SPBU," ujarnya. SPBU "Coco" milik Pertamina ini merupakan salah satu yang beralih ke Pasti Prima, yang awalnya Pasti Pas. "Ya, sedang dalam proses (beralih ke Pasti Prima)," kata M Yusuf. Untuk diketahui, SPBU Pasti Prima hanya menjual BBM jenis pertamax, pertalite, pertamax turbo, dan pertamina dex. Dibatasi Ditengah harga pertalite yang naik terus, BBM bersubsidi jenis premium di Banten makin langka. Sebab, SPBU di beberapa daerah seperti Kota Serang dan Cilegon, kini beralih ke pasti prima yang tidak menjual BBM bersubsidi jenis premium. Hal itu tentunya membuat masyarakat terkejut, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. "Kaget juga sih, tiba-tiba harganya naik. Saya kira gak ada kenaikan, pas liat pemberitaan sama di medsos (media sosial) ternyata memang benar naik," ucap Rama, seorang pengendara motor saat akan mengisi BBM di SPBU "Coco" milik Pertamina. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Banten, Efu Saefullah membenarkan adanya kenaikan BBM non-subsidi jenis pertalite. Terkait mulai langkanya BBM subsidi jenis premium, itu dikarenakan pasokan BBM subsidi jenis premium memang sudah mulai dibatasi. Hal itu sesuai penugasan Pertamina oleh pemerintah yang mulai menarik BBM subsidi untuk wilayah Jawa Madura dan Bali (Jamali). "Untuk di Banten, BBM jenis premium pasokannya memang sudah mulai dibatasi. Sebagai peralihannya diganti dengan BBM pertalite atau sejenisnya (pasti prima). Jadi SPBU yang menjual premium di Banten hanya tinggal 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya menjual pertalite," tuturnya. Kecam kenaikan BBM Sementara itu, Organisasi mahasiswa di Kota Serang mengecam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berjenis pertalite, dari semula Rp 7.600/liter naik Rp 200 menjadi Rp 7.800/liter. Mereka menganggap kenaikan harga pertalite dapat menambah beban masyarakat. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Serang, Fitra Nugraha mengatakan, kenaikan harga pertalite akan meningkatkan harga kebutuhan masyarakat, karena pertalite jenis BBM non subsidi yang banyak digunakan masyarakat. "Apalagi dinaikkannya secara diam-diam, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu," tuturnya, Senin (26/3/2018). Dampak kenaikan harga kebutuhan masyarakat akibat kenaikan harga pertalite, akan lebih terasa menjelang bulan puasa. "Seharusnya pemerintah itu dikala seperti ini bukan membuat kegaduhan dengan cara menaikkan harga BBM, tetapi memberikan banyak solusi terkait ekonomi Indonesia yang tidak mencapai target," katanya. Senada dikatakan Ketua HMI Cabang Serang terpilih Abu Jihad Amin. Menurutnya, kenaikan harga pertalite akan berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat. "Sudah berarti harga bahan baku yang lain akan ikut naik harganya. Bukan perihal seberapa banyak rupiah yang dinaikkan, tapi dampaknya yang memang harus dilihat," ucapnya. Ia tidak sepakat atas kebijakan tersebut. Jika pemerintah ingin menangani utangnya maka jangan menaikkan BBM yang itu menjadi kebutuhan primer semua kalangan masyarakat. "Kurangi saja APBN dan APBD, serta keperluan yang kurang substantif yang ada di pemerintahan," tuturnya. Ia mengakui, kenaikan harga pertalite tidak akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap BBM dengan kadar oktan antara 90 hingga 91 ini. "Meski pihak pertamina menegaskan kenaikan tidak mengakibatkan penurunan dalam pembelian BBM. Itu sangat wajar, karena memang BBM adalah kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya pengguna alat transportasi," katanya. Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang, Diego Armando mengatakan, kenaikan harga pertalite tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintahan Joko Widodo. Karena pemerintahan ini memang sedang gencar mencabut subsidi publik. "Alasannya adalah karena pemerintah saat ini didesak oleh pembangunan infrastruktur yang harus dipercepat sebagai permintaan dasar investor untuk mempermudah laju ekonominya, terang saja di APBN 2018 Kementerian PUPR dapat alokasi terbesar. Sebagai bukti pemerintah sedang fokus pembangunan hanya saja pembangunannya bukan untuk rakyat tapi untuk kemudahan laju ekonomi investasi," ujarnya. Menurutnya, kenaikan BBM berjenis pertalite sangat tidak tepat karena membuktikan posisi pemerintah yang tidak mampu mementingkan rakyat, tapi lebih memprioritaskan kepentingan investasi. "Jokowi pun sudah jujur kalau percepatan pembangunan itu buat merangkul investor kok di salah satu wawancara di waktu belakangan. Jadi ini adalah akibatnya dimana subsidi publik yang akan terus dicabut, bukan BBM saja kemarin pun kita lihat tarif dasar listrik (TDL)," ucapnya. (Rizqi Putri/"Job/SN/PG)***