Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/5/2018). Hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, para kepala OPD, dan anggota DPRD Banten. Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2017 termasuk implementasi rencana aksi yang dilaksanakan pemprov, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Dengan demikian Pemprov Banten telah berhasil mempertahankan opini WTP pada tahun sebelumnya," ujar Isma Yatun. Isma mengatakan, prestasi tersebut diharapkan akan menjadi momentum bagi Pemprov Banten agar lebih mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (RI)*
-
Kamis, 16 Mei 2024 -
Network
-
