Network
SERANG, (KB).- Untuk mensinkronkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan Program Pembangunan di daerah, BKKBN Provinsi Banten dengan di fasilitasi BKKBN Pusat, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Advokasi tingkat Kabupaten Serang, di hotel Mahadria Kota Serang, Kamis (25/4/2019).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Drs. Aan Jumhana M.Si, Kabid Adpin BKKBN Provinsi Banten Dra. Yeti Rismayati, Kabid Advokasi dan Pencitraan BKKBN dr Fabiola, Kepala DKBP3A Kabupaten Serang H. Tarkul Wasyit, serta OPD KB dan SKPD terkait Program KKBPK se-Kabupaten Serang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Drs. Aan Jumhana M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Tim fasilitasi BKKBN Pusat dan peserta kegiatan yang merupakan stakeholder dan mitra kerja Program KKBPK di tingkat kabupaten/kota yang hadir. Hal ini menunjukkan komitmen, dan dukungan dalam keberhasilan program KKBPK, ujarnya.
Program KKBPK di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, khususnya Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Era desentralisasi membawa perubahan dalam sisi program maupun kelembagaan yang berdampak kepada dukungan terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah.
“Di tingkat daerah, masih ada pemangku kepentingan yang belum menganggap isu kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai isu yang strategis sehingga kurang optimalnya dukungan baik dari sisi SDM, anggaran maupun kelembagaan. Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada situasi dan capaian program KKBPK dan bukan tidak mungkin juga akan berdampak kepada sektor pembangunan lainnya,” ujar Aan.
Ia memaparkan beberapa isu permasalahan kependudukan di Provinsi Banten yang perlu menjadi perhatian saat ini diantaranya, jumlah penduduk yang diperkirakan telah mencapai 12,7 juta jiwa dengan LPP 2,17/tahun (Statistik banten 2018), Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 Provinsi Banten 71,42 (statistik Banten 2018) peringkat 8 dari 34 provinsi.
Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) 69,49 tahun (Statistik Banten 2018), rata-rata lama sekolah hanya 8,53 th (Statistik Banten 2018), tingkat kesejahteraan timpang (wilayah utara yang kaya dan selatan yang miskin), dan persebaran penduduk timpang (terkonsentrasi di wilayah utara Banten).
“Melihat potret kondisi kependudukan tersebut, mengingatkan bahwa program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di sektor lain dan pencapaian di tingkat kabupaten/kota juga akan memberikan pengaruh pada tingkat Provinsi,” ujar Aan.
Ia mengatakan, dalam hal advokasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah masih banyak menemui kendala. Secara umum ketidakberhasilan advokasi di tingkat lapangan antara lain, Advokasi diimplementasikan hanya dengan rapat, pertemuan, dan audiensi saja. Tidak memberikan bahan yang dibagikan, kurangnya data dukung sebagai bahan advokasi dan sasaran advokasi yang salah, karena tidak ada pemetaan sasaran advokasi secara akurat.
