Network
SERANG, (KB).- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten mengajak masyarakat Banten untuk tidak terprovokasi gerakan people power yang digaungkan beberapa elit politik di Indonesia.
Ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin mengatakan, gerakan people power sebagai opini liar yang dibangun oleh oknum politisi berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat.
"People power berpotensi merusak tatananan sosial, karena Indonesia dibangun atas dasar negara hukum," katanya saat konferensi pers menyikapi kondisi pasca pemilu di salah satu rumah makan di Kota Serang, Ahad (5/5/2019).
Menurutnya, elit politisi seharusnya memberikan contoh dewasa dalam berdemokrasi kepada masyarakat. Jika diduga terjadi kecurangan, maka mekanisme sesuai konstitusi bisa ditempuh. "Apabila ada kecurangan kan ada mekanisme nya, ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan people power," ucapnya.
Ia menilai, gerakan yang digaungkan dengan tidak mempercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan adalah bentuk pendelegitimasian terhadap penyelenggara pemilu. Hal itu, kata dia, berpotensi merusak tatanan demokrasi dan sosial.
"Sebagai negarawan harus menerima dan mendukung, tidak kemudian melakukan manuver yang itu malah inkonstitutional," tuturnya.
Ketua DPD GMNI Banten Solahudin Tamam mengatakan, gerakan people power menjadi liar di kalangan masyarakat arus bawah. Bahkan, mereka yang tidak memahami makna dan tujuan dari gerakan itu saat ini berani menyuarakannya.
"Di Banten saya pikir persoalan ini sangat cukup signifikan, Mudah-mudahan masyarakat Banten tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang beredar," katanya.
Padahal, ujar dia, penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal dalam menegakan demokrasi yang baik di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang bertaruh nyawa.
