Network
SERANG, (KB).- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk pembangunan rumah dinas (rumdin) wakil gubernur (wagub) Banten pada tahun 2020. Saat ini, sudah ada tiga calon lokasi rumdin yang sedang diuji kelayakan.
Kepala DPRKP Provinsi Banten M Yanuar mengatakan, besaran anggaran tersebut belum pasti karena saat ini APBD 2020 masih dalam pembahasan dengan DPRD Banten.
"Ya, insya Allah 2020. Yang kami usulkan Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. Sebenarnya kan sudah lama itu direncanakan. Kami kan konsultasi dengan pimpinan mana yang bagusnya. Itu kan kewenangannya pimpinan, kami siapkan saja," ujar Yanuar, Senin (16/9/2019).
Ia menuturkan, sesuai rencana awal pemprov akan membangun dua rumdin untuk gubernur dan wakil gubernur. Namun, sementara ini pembangunan rumdin diprioritaskan untuk wagub.
"Sementara ini kan tinggal Pak Wagub yang belum. Konsepnya kan kan dua-duanya (untuk gubernur dan wagub). Ya bertahap lah. Sekda belum. Mudah-mudahan enggak nyewa lagi," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten ini.
Ia menjelaskan, saat ini studi kelayakan (feasibility study) sedang berjalan di tiga calon lokasi pembangunan rumdin wagub. Namun, ia tak menyebut lokasi tersebut.
"Ada beberapa alternatif, FS kan minimal tiga lokasi. Sedang berjalan. (Lokasinya) enggak tahu, karena konsultan yang buat. Kami berharap tidak banyak pembebasan lahan. Walaupun bebasin lahan ya paling engga untuk jalan lah. Kalau bebasin lahan dari awal lama lagi nanti," tuturnya.
Lokasi rumdin wagub nanti, kata dia, tidak jauh dari pusat kota."Kalau rumah dinas itu ada kriterianya. Misalnya dekat dengan jalan utama. Kemudian akses jalannya dan keamanan diperhatikan juga. Kami juga koordinasi juga dengan protokoler karena membangun rumah dinas itu ada aturan-aturannya," ujarnya.
Diketahui, saat ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy belum memiliki rumah dinas. Informasi yang diperoleh selama ini Andika menempati rumah di Bhayangkara dan Tangerang. Pada awal menjabat sebagai wagub, ia sempat menolak adanya anggaran biaya sewa rumah dinas.
