Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten memperhitungkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Banten tahun anggaran 2019 mencapai Rp 913.99 miliar. Selain beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pemprov beralasan silpa tersebut akibat adanya efisiensi.
Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, nilai silpa tersebut muncul setelah melihat sisa kas daerah (kasda) anggaran tahun 2019. Nilai tersebut baru bersifat sementara karena untuk pastinya setelah melalui tahapan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Yang menetapkan (silpa) secara definitif setelah audit oleh BPK," katanya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Kantor BPKAD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (14/1/2020).
Secara umum, dia menilai penyerapan dari masing-masing OPD sudah terbilang baik. Total penyerapan untuk belanja langsung mencapai 88.97 dan belanja tak langsung 93 persen. Dia mencatat terdapat beberapa OPD yang serapannya terbilang tinggi, yaitu Biro Bina Perekonomian 97.67 persen, Biro Kesra 95.94 persen, Dinsos 95.71 persen, dan Satpol PP 95.57 persen.
Kemudian Bina Infrastruktur dan SDA 95.45 persen, BPSDM 95.42 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 95.37 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 94.96 persen, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 94.48 persen, dan Bapenda 94.34 persen.
Setelah TA 2019 berakhir, kini pihaknya sedang fokus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pihaknya menargetkan penyampaian LKPD pada 31 Januari 2020 atau lebih cepat dari aturan yang berlaku.
"Ingin ada percepatan sesuai kebijakan Pak Gubernur (Banten, Wahidin Halim). Kami di BPKAD lalu melakukan kompilasi dari laporan seluruh OPD. Ini sebuah lompatan besar yang butuh komitmen untuk melaksanakannya," ujarnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh kepala dan sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten fokus dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2020. Mantan anggota DPR RI ini menginstruksikan agar pekerjaan fisik secara keseluruhan rampung pada Oktober 2020.
"Target (pekerjaan) fisik tahun 2020, Oktober sudah harus selesai. Breakdown di masing-masing dinas. Januari lelang, Februari pelaksanaan, Oktober selesai. Nanti Oktober atau November anggaran Tahun 2021 sudah ditetapkan," katanya.
Salah satunya fisik yang perlu segera diselesaikan adalah jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang rusak akibat banjir bandang di Lebak. Sehingga aksesibilitas dan perenomian masyarakat tak terganggu.
