Network
SERANG, (KB).- Kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten, sampai saat ini masih terus berlangsung hingga diisi pelaksanaan tugas (plt) dalam waktu yang cukup panjang.
Kondisi tersebut menandakan reformasi birokrasi kurang berjalan baik. Sebab, keterbatasan wewenang pelaksana tugas bisa menghambat percepatan pelayanan sebagai salah satu item reformasi birokrasi.
"Kurang berjalan dengan bagus reformasi birokrasi kita. Karena salah satu item reformasi birokrasi itukan percepatan pelayanan. Kalau misalnya masih plt duduk pelayanan kepada masyarakat itukan kurang jalan dengan maksimal. Sedangkan masyarakat inikan butuh pelayanan, butuh kepastian. Gimana mau pasti pelayanan kepada masyarakat, sedangkan yang duduk pelaksana tugas," kata akademisi Untirta Suwaib Amirudin melalui sambungan seluler, Rabu (29/1/2020).
Reformasi birokrasi, menurut dia, merupakan program untuk menghilangkan kebiasaan buruk dalam birokrasi. Kemudian, diubah menjadi hal baik dan lebih progresif. Salah satu contohnya dalam bidang pelayanan, dari yang tadinya lambat menjadi lebih cepat.
"Kalau kita bicara reformasi birokrasi, kan sebenarnya kan kita ingin menghilangkan budaya yang lama, melahirkan sebuah budaya yang baru yang lebih profresif," katanya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang percepatan pelayanan, kata dia, akan sulit dilaksanakan oleh OPD yang kepalanya dijabat plt. Sebab, plt memiliki kewenangan terbatas dibanding pejabat definitif. Plt tak dapat mengambil kebijakan strategis atau hanya memiliki kewenangan untuk urusan yang lebih bersifat administratif.
"Lebih kepada hal-hal administratif aja. Sedangakan dari kebijakan strategis ya itu enggak bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Dia mendorong Pemprov Banten segera melakukan pengisian terhadap jabatan kosong atau yang sedang dijabat plt. Salah satunya dengan lelang jabatan.
"Jangan sampai kebijakan sudah harus berjalan dengan baik, ternyata lambat karena kan plt. Jadi semakin lama plt duduk, semakin lambat birokrasi berjalan," tuturnya.
Indikator yang harus selalu dikedepan dalam pengisian jabatan, kata dia, adalah kualitas pejabat bersangkutan. Hal tersebut dilihat dari rekam jejak ataupun hasil penilaian yang dilakukan timsel.
