Network
SERANG, (KB).- Sebanyak empat (4) pejabat fungsional di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten dilantik secara virtual atau dalam jaringan (daring) oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia (RI), Hasto Wardoyo, Jumat (17/7/2020).
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan di lingkungan BKKBN Banten tersebut, dilakukan secara serentak dengan ratusan pejabat fungsional di lingkungan BKKBN di Seluruh Indonesia dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo.
Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pegawai BKKBN yang dilantik dalam jabatan fungsional secara keseluruhan berjumlah lebih dari 900 orang namun dilakukan secara bertahap.
“Pelantikan pejabat fungsional ini diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa cepat dan lebih terukur. Pelantikan ini merupakan tahap pertama. Akan ada lagi yang berikutnya, namun saat ini masih berproses di Kemenpan-RB,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan vahwa ada beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini.
Struktur birokrasi yang gemuk, kata Tjahjo, menjadikan proses pengambilan kebijakan dan keputusan berjalan lambat. Oleh karena itu, dengan adanya penyederhanaan struktur, diharapkan kinerja birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.
“Harapannya melalui jabatan fungsional dapat meningkatkan semangat kerja, sekaligus menjadi pengembangan karier pegawai yang berintegritas dan profesional,” ujar Tjahjo.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Banten, Aan Jumhana menyampaikan bahwa pejabat fungsional BKKBN Banten berjumlah 24 orang. Namun, untuk tahap pertama ini, 4 pejabat yang baru dilantik bersamaan dengan pejabat fungsional BKKBN di seluruh Indonesia. Kemudian, 20 pejabat fungsional BKKBN Banten lainnya akan dilantik pada tahap selanjutnya.
"Diharapkan dengan pelantikan ini semua ASN tersebut bisa meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya. Jadi layanan-layanan program yang dibebankan organisasi, bisa tersampaikan lebih cepat dan secara langsung dapat dirasakan masyarakat," ujar Aan. (KO)*
