TANGERANG, (KB).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten telah menyusun beberapa program prioritas yang dilaksanakan pada 2019. Program-program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan umat yang selama ini ada. Adapun beberapa program prioritas ini diantaranya, penguatan ekonomi umat, menggencarkan dakwah di media informasi dan sosial, pengajian rutin ulama dan umaro serta melaksanakan pendidikan dan kaderisasi. Ketua Umum MUI Provinsi Banten, A M Romly menuturkan, program penguatan ekonomi umat misalnya dilakukan dengan melakukan pendidikan terhadap dewan pengawas syariah. Sehingga mereka mampu memahami secara detail tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ini penting dilakukan mengingat Banten membutuhkan dewan pengawas syariah yang benar-benar kompeten di bidangnya. “Peningkatan ekonomi umat misalnya dengan melatih dewan pengawas syariah,” katanya usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di Grand Serpong Horison, Kota Tangerang, Selasa (4/12/2018). Selain ekonomi, umat juga perlu diberikan pemahaman kegamaan secara berkala. Ini akan dilakukan MUI Provinsi Banten dengan cara menggencarkan dakwah melalui media informasi dan media sosial. Dakwah di media sosial harus dilakukan untuk mengimbangi sebaran pemahaman kegamaan yang sudah ramai muncul di media sosial. “Kalau di media (informasi) kan berbentuk tulisan, suatu saat kalau ingin dibaca lagi tinggal disimpan,” katanya. Untuk pengajian ulama dan umaro, kata dia, rencananya akan digencarkan setelah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019. Dengan pengajian ini diharapkan umat yang tadinya bersitegang karena beda pilihan dapat bersatu kembali. “Setelah pilpres, di tengah masyarakat beda pilihan, kemudian kita tautkan lagi agar kedepan menghadapi perkembangan yang lebih baik,” katanya. Sementara itu, dalam program pendidikan dan kaderisasi, MUI akan mengadakan pendidikan yang tujuannya untuk melahirkan pada kader yang bertanggungjawab memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten, Zakaria Syafei mengatakan, di tahun politik seperti saat ini, MUI tetap menjadi lembaga yang netral. Langkah politik yang dilakukan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menjadi pendamping Jokowi tidak lantas membuat MUI tidak netral. “Kalaupun berkiprah dalam politik, enggak pernah bawa-bawa lembaga,” katanya. (SN)*