Network
TANGERANG, (KB).- Panitia Khusus (Pansus) Validasi Penduduk di DPRD Kabupaten Tangerang menepis anggapan apa yang dikerjakan pihaknya saat ini bermotif politik. "Kalau muncul spekulasi apa yang kita tangani sekarang ini bertujuan politis, keliru," ujar HR Dahyat Tunggara, anggota pansus, Rabu (9/1/2019). Namun diakuinya, kerja pihaknya dinilai kalangan tertentu bertujuan mendorong adanya jumlah penduduk valid hingga mencapai 3 juta sehingga nantinya ada penambahan keterwakilan di DPRD dari 50 menjadi 55 kursi. "Kesiangan banget jika motifnya demikian. Kalau itu tujuannya, tentu DPRD sudah mendorongnya sejak pasca Pileg 2014. Lah ini mah DPT buat Pileg 2019 sudah kan ditetapkan," sanggahnya. Menurut politisi PBB ini, pansus hanya fokus pada tujuan agar dimiliki data penduduk yg valid dan akurat karena sangat dibutuhkan demi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan lainnya. Misal, kata dia, kucuran dana alokasi umum (DAU) maupun khusus (DAK) acuannya pada jumlah penduduk juga sehingga datanya harus benar-benar valid dan akurat, tidak simpang siur. Diketahui, pansus tersebut dibentuk sehubungan ketidaksinkronan data penduduk di intansi berkompeten di Kabupaten Tangerang. BPS ( data 2016) mencatat 3.477.495 penduduk, KPU sesuai hasil pleno data pemilih hasil perbaikan (DPSHP) untuk Pileg/Pilpres 2019 sebanyak 1.875.124. Sebaliknya Disdukcapil Kabuapten Tangerang, menurut Dahyat, mencatat baru sekitar 1,9 juta warga yang memiliki KPT elektronik (e-KTP), sedangkan sekitar 5% lagi belum melakukan perekaman data e-KTP sehingga untuk Suket (surat keterangan) penduduk saja mereka tidak memilikinya. Pansus dengan susunan personalian antara lain ketua Nazil Fikri, wakil ketua Dedi Sutardi, sekretaris Barhum HS dan sejumlah anggota perwakilan dari setiap fraksi ini sudah dua kali menggelar rapat dengar pendapat. Di antaranya dengan BPS, Disdukcapil, Asda I dan Badan Pengendali Kependudukanb dan Keluarga Berencana. (JK)*
-
Jumat, 17 Mei 2024 -
Network
-
