Network
TANGERANG, (KB).- Dalam rangka meningkatkan promosi dan konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) kepada masyarakat, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan 'Integrasi Penguatan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi' dengan tema "Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi", di salah satu hotel di Kota Tangerang Selatan, Rabu (11/9/2019).
Menghadirkan pembicara dari RSUD dr. Sitanala Tangerang, dr. Rathi Manjar Fauziah, Spog, sebagai narasumber, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana dan Kesehataran Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, dr. Nurizky Permana Jati, dan diikuti oleh jajaran pegawai BKKBN Provinsi Banten, perwakilan OPD KB kabupaten/kota di Provinsi Banten, Mitra Kerja, Instansi dan Forum Organisasi Provinsi Banten dan Kelompok Kegiatan se-Tangerang Raya sebagai peserta.
Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana dan Kesehataran Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, dr. Nurizky Permana Jati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Mitra Kerja dalam Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi, meningkatkan peran kader dalam promosi dan konseling kesehatan reproduksi di kelompok kegiatan. Serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Selain itu, dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi se-dunia (26 September) tingkat Provinsi Banten tahun 2019, ujar pria yang akrab disapa dr. Kiki ini.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi maka perlu dilakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di segala sektor agar hal tersebut dapat terwujud dan berlangsung secara terus menerus.
"Diharapkan mitra kerja dan Pengelola Kesehatan Reproduksi dapat mengoptimalkan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi kepada masyarakat," ujar dr. Kiki.
Sementara, dr. Rathi Manjar Fauziah menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serta bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta prosesnya.
"Kesehatan Reproduksi, pemeliharaan kesehatan reproduksi dirumuskan sebagai suatu kumpulan metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi," ujarnya.
Ia mengatakan, hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional. Untuk melaksanakan hak tersebut, harus memperhitungkan kehidupan dan anak-anak mereka sekarang dan pada masa mendatang, serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.
"Promosi pemakaian hak-hak ini harus menjadi dasar kebijakan dan program dukungan pemerintah dan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana," ujar dr. Ranthi.
