HARGA gas elpiji 3 kilogram (Kg) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah makin mahal. Di tingkat pengecer, harga gas berbentuk buah melon itu di jual Rp 27.000 hingga Rp 30.000 per tabung.
"Harga gas sekarang mahal antara Rp 27.000 hingga Rp 30.000. Karena nggak kebeli, saya memilih pakai kayu bakar untuk memasak," kata Mimin (60), warga Cibeureum, Kecamatan Kalanganyar, Kamis (7/5/2020).
Padahal harga eceran tertinggi (HET) gas itu Rp 17.000 per tabung. Semakin mahalnya harga jual di pasaran membuat sebagian warga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
"Kami sekarang ini lebih memilih kayu bakar untuk keperluan memasak di dapur daripada harus menggunakan gas elpiji ukuran 3 kg. Sebab, harga jualnya yang saat ini semakin mahal," ujar Mimin.
Ia mengatakan, masyarakat menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak buka puasa dan sahur. Terlebih saat ini menghadapi pandemi Covid-19. Selama ini, selain mahal, gas 3 kg juga sering langka di pasaran.
"Kami hari ini mendapatkan kayu bakar dari sisa-sisa bangunan rumah dan cukup untuk kebutuhan dua hari ke depan," ucapnya.
Hampir senada dikatakan warga lainnya, Nurbaiti (54) warga Cimarga. Ia mengatakan, penggunaan kayu bakar sangat membantu ekonomi keluarga, terlebih harga elpiji melambung juga terjadi kelangkaan.
"Kami lebih nyaman dan murah menggunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari," tuturnya menjelaskan.
Begitu juga Ecin (54) seorang ibu rumah tangga warga Rangkasbitung mengaku, dirinya kini menggunakan brondo sebagai bahan bakar dengan memanfaatkan sisa-sisa kelapa sawit milik PTPN VIII Cisalak.
Masyarakat di sana kini beralih ke bahan bakar brondo sehubungan harga eceran elpiji kemasan di pasaran melonjak. Penggunaan bahan bakar itu, kata dia, tentu membantu perekonomian keluarganya karena saat ini dia tidak mampu membeli elpiji ukuran tiga kilogram.
"Kami menggunakan brondo sudah berjalan empat bulan dan sangat mengirit biaya hidup. Terlebih suami menganggur akibat pandemi corona," tuturnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagpas) Lebak Agus Reza Sumantri mengatakan, selama ini terjadi kelangkaan elpiji tiga kilogram tersebut adalah kewenangan Pertamina.
Pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi untuk menstabilkan harga pasar, sehingga terkadang terjadi kelangkaan. Karena itu, semestinya pengawasan langsung elpiji bersubsidi dilakukan sepenuhnya oleh Pertamina yang mengeluarkan kebijakan.
"Kita hanya memiliki kuota elpiji bersubsidi sebanyak 7.000 tabung, sehingga seringkali terjadi kelangkaan. Karena banyak keluarga mampu secara ekonomi menggunakan gas bersubsidi ukuran 3 kg," katanya. (Nana Djumhana)*