Network
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menghadiahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang satu unit mobil Avanza jenis terbaru, atas keberhasilan, partisipasi, dan kepeduliannya terhadap perlindungan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Teguh Purwanto menyerahkan kunci mobil tersebut, secara simbolis kepada Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah seusai acara apel Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Serang, Rabu (17/10/2018). Hadiah mobil yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pusat tersebut, kata Teguh Purwanto, layak diterima Pemkab Serang, karena telah berhasil memenuhi beberapa penilaian yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, bahkan menduduki juara tiga sebagai daerah yang sadar akan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkab Serang meraih penghargaan Piala Paritrana dari BPJS Ketenagakerjaan yang terbaik ke-3 se-Indonesia. Terbaik pertama diraih Kota Surakarta dan terbaik kedua Kabupaten Jember. Piagam penghargaannya telah diberikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Jakarta pada Selasa (31/7/2018). Ia menuturkan, di Provinsi Banten ada dua kabupaten/kota yang masuk nominasi penerima Piala Paritrana, yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang, namun dalam seleksi penilaian terakhir dimenangkan Kabupaten Serang. Juri pada kompetisi tersebut, terdiri dari ahli jaminan sosial, ahli kebijakan publik, akademisi, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pekerja. Sementara, aspek penilaian, meliputi coverage kepesertaan, aspek regulasi, inisiatif, dan diseminasi informasi. Menurut dia, selain mampu meningkatkan jumlah kepesertaan, Pemkab Serang juga telah memiliki sejumlah regulasi yang mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, seperti Perbup Nomor 35 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 560-1900-huk-2017 dan Nomor:560-1901-huk-2017. "Peraturan daerah itu, salah satu penilaian yang menguatkan Kabupaten Serang memperoleh penghargaan, selain capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari jumlah angkatan kerja yang di Kabupaten Serang, kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mensyaratkan kepesertaan dalam memberikan izin usaha," katanya seraya menambahkan, Kabupaten Serang juga sudah memiliki desa sadar sosial ketenagakerjaan di Desa Sindangsari dan Desa Kadugenep di Kecamatan Petir. Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menetapkan wilayahnya sebagai juara 3 sebagai terbaik penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kami tentu bangga, karena mampu mengalahkan sekitar 520 kabupaten/kota dan sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk lebih meningkatkan lagi program ketenagakerjaan pada tahun-tahun mendatang," tuturnya. Ia menuturkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya mengajak sektor informal, seperti tukang bakso, nelayan, petani, dan tukang becak untuk mau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya hanya Rp 16.800 per bulan. Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Direktur Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Provinsi Banten, Didin Haryono mengatakan, menurut catatan Kantor Wilayah Banten, Kantor Cabang Serang saat ini memang sedang menuju perbaikan dalam mengakuisisi pertumbuhan tenaga kerja informal atau pekerja bukan penerima upah. "Itu sekitar 25-35 persen. Memang secara nasional tenaga kerja bukan penerima upah (TKBPU) masih rendah," ujarnya kepada wartawan di pendopo, Rabu (17/10/2018). Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan dan menggenjot dari berbagai kerja sama dengan stakeholder terutama pemerintah daerah serta organisasi kemasyarakatan. Tujuannya, untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, agar masyarakat informal tahu manfaatnya. "Tahun ini selain fokus pada pekerja formal juga pada informal," ujarnya. Menurut dia, potensi TK BPU di Kabupaten Serang sangat luar biasa. Sebab, selain pertumbuhan ekonomi di sekitarnya juga melahirkan pekerja informal baru. "Misalnya pedagang makanan dan minuman di luar sekitar pertanian dan nelayan. Karena ini adalah perlindungan dasar, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan," katanya. (Dindin Hasanudin/Rizki Putri)*
-
Minggu, 16 Juni 2024 -
Network
-
