Network
SERANG, (KB).- Komisi III DPRD Banten meminta Gubernur Banten mencabut keputusan gubernur (kepgub) yang menjadi dasar hukum pengalihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB. Sebab, Bank Banten merupakan bank daerah Provinsi Banten.
Diketahui, Gubernur Banten telah mengeluarkan Keputusan Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Khusus Banten sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten. Keputusan ditetapkan tanggal 21 April 2020.
Terdapat dua poin keputusan yang ada di dalamnya. Pertama, menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten.
Kedua, dengan ditetapkannya keputusan gubernur ini, keputusan Gubernur Banten Nomor 584/Kep.117-Huk/2020 tentang penunjukan Bank Banten Cabang Khusus Serang sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten dan penetapan rekening kas umum daerah Provinsi Banten pada Bank Banten Cabang Khusus Serang tahun anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengatakan, pihaknya menyesalkan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Sebab, pemindahan itu tak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD Banten.
"Jadi memang keluarnya SK gubernur yang kemudian memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB kita dari DPRD memang menyesalkan, karena tanpa mengajak komunikasi dengan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah," katanya.
Namun demikian, masyarakat diharapkan tak terbawa panik oleh pemindahan itu. Masyarakat tak perlu ikut menarik simpanan di Bank Banten. Ia memastikan likuiditas Bank Banten masih mumpuni untuk membayar uang nasabah.
"Kita berharap bahwa upaya untuk rekomendasi RKUD ini bisa dikembalikan lagi kepada Bank Banten," ucapnya.
