Network
JAKARTA, (KB).- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong akselerasi penerapan teknologi digital oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam negeri di masa new normal atau kenormalan baru. Hal tersebut untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produk-produk buatan IKM, sehingga menghilangkan sekat-sekat seperti jarak dan PSBB.
“Pemerintah memberikan fasilitasi seluas-luasnya bagi IKM melalui berbagai gerakan bekerja sama dengan platform digital. Sebagai contoh, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenperin melalui kampanye #SemuanyaAdaDisini. Ini merupakan bagian dari upaya gotong royong yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memulihkan kembali roda perekonomian Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, Sabtu (27/6/2020) melalui keterangan tertulis.
Ia mengatakan, pihaknya terus mendampingi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Agar program pendampingan yang dijalankan bisa optimal, kata dia, Kemenperin fokus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tenaga penyuluh IKM di daerah.
“Kami menggelar workshop untuk mendukung pendampingan pelaku IKM sehingga dapat berperan secara optimal,” ujar Gati.
Lokakarya tersebut, kata dia, telah dilaksanakan secara virtual, terdiri dari 13 workshop dengan total peserta sebanyak 1.060 orang. Mereka yang terlibat adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP) dan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) IKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Dalam kegiatan itu disampaikan sejumlah topik penting, di antaranya Pajak UMKM, Kelistrikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dari para narasumber instansi terkait seperti Pusdiklat Pajak, PLN, BRI, Pusdatin Kemenperin dan BKPM,” ujar Gati.
Menurut dia, kegiatan lokakarya tersebut menekankan pada fungsi fasilitasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan sektor IKM. Ia menegaskan, para tenaga penyuluh IKM yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan ujung tombak pembinaan dan pendampingan IKM di daerah.
“Selain itu, diharapkan dapat menyosialisasikan kepada IKM binaannya mengenai penerapan protokol kesehatan yang perlu dilakukan di tempat kerja,” pungkas Gati. (KO)*
