CILEGON, (KB).- Hari ini, Senin (27/4/2020), Kota Cilegon memasuki usia ke-21. Namun, sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan target Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 belum juga terselesaikan.
Seperti diketahui, ada tujuh prioritas daerah tercatat tidak sesuai target RKPD pada RPJMD 2016-2021. Yaitu, pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), peningkatan dan pengembangan jalan, pembangunan tandon, pengembangan badan latihan kerja, pembangunan kantong parkir Jalan Lingkar Selatan (sekarang bernama Jalan Aat Rusli), pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT), serta Pembangunan RSUD Tipe D.
Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) meskipun telah terealisasi awal 2019, namun seharusnya telah berjalan sejak 2018. Itu pun tidak berjalan maksimal, karena hingga saat ini SAUM terkesan masih dalam masa percobaan.
Selain itu, pembangunan Pelabuhan Warnasari pun belum juga rampung. Inilah pekerjaan-pekerjaan rumah Pemkot Cilegon yang karut marut, apalagi masa waktu RPJMD tinggal satu tahun lagi.
Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia Rikil Amri menilai, pada dasarnya Kota Cilegon adalah kota seksi. Terbukti bahwa di tahun politik karena adanya Pilkada 2020, bakal calon yang muncul cukup banyak.
"Ibarat wanita cantik yang sedang beranjak dewasa, Kota Cilegon di usia ke-21 ini banyak peminatnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Ahad (26/4/2020).
Ia mengatakan, Kota Cilegon lahir bersamaan dengan Kota Depok. Dua kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok.
"Depok sudah menjadi daerah maju, seharusnya Cilegon juga begitu. Apalagi ketika APBD Kota Cilegon Rp 1,8 triliun, yang diurus adalah penduduk sebanyak hanya 416. 866 jiwa. Keadaan itu membuat Kota Cilegon, menjadi kota yang kaya raya," ujarnya.
Namun sayangnya, menurut Rikil, RPJMD 2016-2021 banyak masalah. Apalagi jumlah pengangguran di Kota Cilegon nomor dua tertinggi se-Banten.
"Ini kontras sekali. Kota yang kaya akan anggaran, juga penuh dengan industri, kok RPJMD gak selesai-selesai dan banyak pengangguran," tuturnya.
Persoalan lain, Kota Cilegon juga menjadi sorotan karena keterbukaan informasi publik yang mendapatkan rapot merah dari Pemprov Banten. Belum lagi hal-hal lain yang turut menjadi persoalan kota baja ini.
"Keterbukaan informasi buruk, gedung kejari tidak ditempati bahkan mau dibuatkan gedung baru, banjir setiap tahun, kesejahteraan belum merata, dan masih banyak lagi," ucapnya.
Rikil mengatakan, ketika HMI melakukan bakti sosial di depan Rumah Dinas Wali Kota Cilegon dan tiga titik lain, masih banyak tukang becak, pemulung yang masih menderita.
"Kenapa ini menjadi perwajahan Kota Cilegon, kami melihat ini sangat miris," katanya.
Terakhir, Rikil mengaku jika HMI Kota Cilegon akan turut mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 74 miliar. Ia mengingatkan, Pemkot Cilegon untuk tidak menyelewengkan anggaran tersebut.
"Ini adalah bantuan sosial dan kesehatan, kami ingatkan bantuan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai ini diselewengkan," ujarnya.
Ketika wartawan menanyakan perihal target RPJMD ke Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Edi enggan memberikan keterangan.
"Kalau seputar RPJMD, tidak lah," tutur Edi ditemui di Masjid Nurul Iman, akhir pekan lalu.
Harus dibenahi
Kritikan terhadap Pemkot Cilegon juga datang dari tokoh masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon Hifdullah menilai, saat ini pembangunan di Kota Cilegon sudah bagus, namun masih perlu ditingkatkan.
"Usia 21 tahun ibarat seorang gadis adalah memasuki usia dewasa. Seluruh program saat ini masih banyak kekurangan. Semua ada plus minusnya maka kami berharap diusia yang ke-21 tahun ini Cilegon bertambah maju, pemerintah dekat dengan ulama dan masyarakatnya," katanya.
Menurut dia, salah satu program yang saat ini masih kurang adalah program keagamaan seperti Maghrib Mengaji.
"Program tersebut gaungnya tidak ada, bahkan nyaris tidak terdengar. Karena itu, sebagai salah satu pimpinan Ormas Islam, pihaknya meminta agar program sosial keagamaan ditingkatkan. Secara perlahan, mari kita kembalikan Kota Cilegon sebagai Kota Santri. Sehingga semuanya bisa maju dalam melaksanakan apa yang selama ini diinginkan," ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Ciwandan yang juga anggota DPRD Provinsi Banten Syihabudin Sidik menilai, diusianya yang ke-21 tahun Kota Cilegon pelayanan publik masih harus dibenahi. Meski usianya mulai menginjak dewasa, kata dia, ternyata masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang kantornya ngontrak.
"Yang pertama kami garis bawahi adalah pelayanan publik, dimana usia 21 Kota Cilegon yang seharusnya dibanggakan, tapi diakui atau tidak, masih banyak kekurangan," tuturnya.
Menurut Syihabudin, dalam pelayanan publik Pemkot Cilegon masih belum ada komitmen bersama. Padahal tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. "Apalagi ada beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih banyak keluhan," ucapnya.
Ironisnya, kata dia, setiap tahun APBD Kota Cilegon menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Banyaknya Silpa yang tiap tahun bukan berarti terkendala administrasi, tetapi minimnya perencanaan yang dilakukan OPD. (AH/HS)*