Network
CILEGON,(KB).- Pertanyakan kejelasan status ojek daring di Cilegon, sejumlah perwakilan ojek pangkalan atau konvendional menggeruduk kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (25/9/2017). Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar. Perwakilan ojek konvensional dari sumampir Adi.K.R mengatakan, sudah 1 bulan surat itu tidak ditindak lanjuti, untuk itu pihaknya menanyakan. "Kedatangan kami yang pertama menanyakan surat permintaan audiensi yang belum ditindak lanjuti. Dan inti surat itu adalah jangan ada ojek daring di cilegon," katanya. Hal yang sama dikatakan oleh ojek pangkalan cilegon bojonegara, Hendi. Menurutnya sejak ada ojek daring penghasilan berkurang. "Ada 2000 ojek pangkalan yang terancam menjadi pengangguran, dan usia mereka rata-rata sudah tua," katanya. Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon dari fraksi PKS Abdul Ghoffar mengatakan, kedatangan perwakilan ojek pangkalan untuk mempertanyakan kehadiran ojek online di Kota Cilegon. "Ini mereka baru lapor ke Komisi II. Ke depan kita akan undang juga Dishub untuk mempertanyakan terkait perijinan operasi ojek on line di Kota Cilegon," tuturnya. Menurutnya, pihaknya juga akan mengundang perwakilan dari perusahaan ojek online. "Kita juga berharap dari mereka (ojek online, red) ada perwakilannya," ucapnya. Terkait surat keberatan beroperasinya ojek online di Cilegon yang dilayangkan ojek pangkalan satu bulan sebelumnya, Abdul mengaku, jika pihaknya baru menerima surat itu dari Ketua DPRD Kota Cilegon. Selain itu, lamanya proses membuat ojek pangkalan menuding jika dewan mangabaikan surat dari mereka. "Kita kan punya mekanisme sendiri, ada aturan sendiri. Jadi kita tidak mengabaikan keluhan mereka, hanya saja ada aturan yang harus ditegakkan dan memang harus seperti itu," ungkapnya.(H-45)***
-
Jumat, 17 Mei 2024 -
Network
-
