Network
CILEGON, (KB).- Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Gafar Usman, dinilai arogan saat memimpin rapat sengketa lahan warga dengan PT Krakatau Bandar Samudra (KBS), di ruang rapat Wali Kota Cilegon, Kamis (16/11/2017). Anggota DPD dari daerah pemilihan Riau ini, dinilai arogan oleh sejumlah pihak yang hadir dalam rapat tersebut. Sebab, Gafar menunjukkan sikap yang tidak simpatik, menggebrak meja dan berkata kasar. Perilaku ini dilakukan Gafar di depan Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Fakih Usman Umar, Direktur Utama PT KBS Tono Sahputra, Pengacara PT KBS Muhibudin, dan sejumlah anggota BAP DPD RI, serta para audiens lain. Aksi Gafar bahkan sempat memicu amarah Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dan Pengacara PT KBS Muhibudin, sehingga pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.30 ini ricuh. Pantauan Kabar Banten, kericuhan ini dimulai ketika Gafar menanyakan dokumen lahan kepada Pengacara PT KBS Muhibudin. Menanggapi pertanyaan Gafar, Muhibudin tidak langsung memberikan jawaban. Ia mencoba terlebih dahulu menerangkan jika persoalan lahan telah diperiksa Pengadilan Negeri Serang. Namun belum selesai berbicara, Gafar memotong penjelasan Muhib dengan kalimat kasar. Gafar dengan nada tinggi meminta Muhib menjawab ada atau tidak dokumen tersebut. "Saya tadi tanya, ada tidak surat-suratnya. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Jangan malah ngomong kemana-mana," ujarnya. Muhib sempat tertegun melihat perilaku kasar Gafar. Terkesan mencoba bersabar, Muhib kembali berusaha menerangkan jika persoalan lahan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Serang. Maaf saudara pimpinan, saya ingin menyampaikan sesuatu sesuai tupoksi saya. Bahwa telah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri," ucap Muhib. Merasa tidak mendapat jawaban yang diinginkan, Gafar semakin menaikkan nada bicara. Bahkan mantan aktivis KNPI dan organisasi buruh di Riau ini menggebrak meja. "Kamu jangan main-main dengan saya. Saya ini datang dengan kewenangan sesuai undang-undang. Jika perlu saya panggil polisi, saya minta polisi seret Anda keluar dari ruangan ini," kata Gafar dengan nada ketus. Mendapat perlakuan kasar, Muhibudin yang juga tokoh masyarakat Cilegon ini terlihat naik pitam. Ia berdiri dari kursi dan berbicara lantang sambil mengarahkan telunjuk ke arah Gafar dan para anggota BAP DPD RI lain yang hadir saat itu. "Bapak bilang datang ke sini dengan kewenangan undang-undang, saya juga memiliki kewenangan sesuai undang-undang. Silakan mau panggil polisi untuk usir saya. Tapi Anda sebagai Dewan Perwakilan Daerah, memperlihatkan sikap tidak terpuji. Saya tidak menaruh hormat lagi kepada Anda," tutur Muhib. Amarah Muhib membuat Gafar terlihat semakin naik pitam. Gafar lagi-lagi menggebrak meja, adu mulut antara keduanya pun berlangsung keras. Melihat dua orang tersebut saling gebrak meja, dahi Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi tampak mengerut. Edi terpicu emosi, ia lalu berbicara keras sambil memukul meja. "Saya sebagai tuan rumah di sini, tolong dua-duanya bersikap normal. Sekali lagi, saya sebagai tuan rumah di sini !!!!," kata Edi. Suara Edi memecah kericuhan yang terjadi, seketika suasana ruang rapat Wali Kota Cilegon hening. "Bapak Gafar tidak bisa marah-marah di sini. Semuanya tidak bisa marah-marah seenaknya. Semua yang di sini adalah tamu saya. Saya ini tuan rumah di sini," ucap Edi tegas. Edi kemudian mengambil alih pimpinan rapat. Aksi Edi berhasil menghentikan kericuhan yang terjadi saat itu. Pada akhirnya, rapat tersebut membuahkan hasil, yakni pemeriksaan lahan yang akan dilakukan secara bersama. "Lahan yang disengketakan harus dilihat di lapangan. Nanti tim dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Pemkot (Pemerintah kota) harus mengukur lahan itu. Dalam satu minggu hasilnya harus ada," ujarnya. Seusai rapat, Gafar kepada awak media mengatakan, keributan antara dirinya dengan Muhibudin tidak lain karena gaya bicara. "Itu bukan ketegangan, mungkin gaya bicara saya. Kan saya ini mantan ketua KNPI dan ketua buruh," katanya. Pada bagian lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Fakih Usman Umar mengatakan, saling gebrak meja bukan hal aneh di Kota Cilegon. Warga Cilegon, tutur dia, pada dasarnya memiliki watak yang keras, sehingga aksi gebrak meja bukan hal aneh. "Tidak aneh kalau dalam rapat ada gebrak meja. Tapi yang penting hasilnya berakhir damai," ucapnya. Namun, Fakih mempertanyakan independensi DPD RI. Terlebih DPD RI memiliki ketua seorang politisi. "Bukannya DPD RI itu harus independen, kok ketuanya seorang politisi. Sekalian saja yang jadi ketua itu Wakil Ketua DPR RI," tutur Faqih. (AH)***
-
Jumat, 17 Mei 2024 -
Network
-
