CILEGON, (KB).- Pihak PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) menginginkan lahan seluas 6.600 m2 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang terletak di sekitar Terminal Terpadu Merak (TTM) untuk pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara pihak PT ASDP Cabang Merak dan Pemkot Cilegon di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Jumat (17/11/2017). Direktur Pelayanan dan Fasilitas umum PT ASDP, Christine Hutabarat seusai mengikuti rapat koordinasi mengatakan, pengembangan Pelabuhan Merak sebagai akibat dari adanya jalur Tol Trans Sumatera yang sebentar lagi selesai pembangunannya. "Secara otomatis, sebagai pintu gerbang penyeberangan di Pulau Jawa, kami juga harus bebenah dalam menghadapi tol yang rencananya diresmikan Desember," katanya. Menurut dia, jika pelabuhan akan dikembangan, maka berdampak pada seluruh timelling kapal yang beroperasi, sehingga memudahkan pelayaran dengan cepat. Apalagi pembenahan pelabuhan, meliputi sarana dan prasarana. "Kami harus menyiapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana dengan baik. Ini adalah rapat awal kami dengan pemkot, karena memang ada lahan milik pemkot yang bisa dimanfaatkan oleh kami, tentunya ada klausul baik ASDP maupun Pemkot Cilegon seperti apa, nanti ada rapat lanjutan," tuturnya. Sementara itu, Pemkot Cilegon menginginkan program pengembangan Pelabuhan Merak oleh PT ASDP bisa berdampak positif terhadap potensi pendapatan daerah. Salah satunya, yakni terkait rencana pembangunan akses masuk kendaraan di dermaga enam dengan menggunakan lahan milik Pemkot Cilegon. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, Pemkot Cilegon siap membantu pengembangan pelabuhan tersebut, asalkan pihak PT ASDP harus memikirkan juga nasib 50 pedagang yang saat ini ada di lahan yang akan terkena gusuran, jangan sampai pihak ASDP hanya memikirkan orang yang mau nyeberang saja. "Bila melihat FS yang ditampilkan di infokus, kami mendukung, akan tetapi ada beberapa hal yang akan dibicarakan lebih lanjut, misalnya 50 pedagang yang ada di lahan milik pemkot dikemanakan, kemudian apakah Pemkot Cilegon bisa memiliki saham dengan adanya permintaan lahan milik pemkot tersebut," ujarnya. Pemkot Cilegon, ucap dia, telah kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari Terminal Terpadu Merak (TTM) yang diambil alih Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam pengembangan pelabuhan, diharapkan ada sumber PAD yang masuk untuk Pemkot Cilegon, sebagai pengganti dari TTM. "Jalan masuk (menuju dermaga premium) itu akan jadi semacam aset kami, walaupun kecil, sekitar 6.600 meter persegi. Kalau itu dijadikan saham, artinya kan devidennya juga akan masuk ke kami. Tadinya rencana untuk terminal tipe A, kami pending, karena lahannya dijadikan pengembangan oleh ASDP, makanya kami minta kompensasi untuk PAD," katanya. (HS)***