Network
CILEGON, (KB).- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon menemukan indikasi praktik manipulasi data absensi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Praktik tersebut diduga bertujuan untuk mengelabui BKPP Kota Cilegon, juga untuk kepentingan tunjangan yang memang bergantung dari penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN). Temuan itu berdasarkan hasil evaluasi enam bulan yang dilakukan BKPP Kota Cilegon. Pihaknya menduga selama ini telah dipermainkan oleh para oknum pencatat absensi di masing-masing OPD. "BKPP selama ini dikadali oleh pegawai. Ketika mereka print out absensi untuk rekon, mereka edit dulu datanya. ASN yang tercatat tidak masuk kerja, diedit," kata Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin, Senin (25/6/2018). Menurut Mahmudin, pada dasarnya pihaknya telah mencurigai adanya praktik tersebut. Ini terlihat dari perbandingan data rekon absensi pegawai dan hasil sidak gerakan disiplin pegawai yang sering dilakukan setiap bulan. "Sebetulnya sejak lama kami curiga ada praktik seperti ini. Saat kami sidak, diketahui ada sejumlah ASN yang tidak masuk kerja. Tapi dalam hasil rekon di akhir bulan yang diserahkan dinas terkait, orang yang kami ketahui tidak masuk ditulisnya masuk," ujarnya. Temuan-temuan tersebut, tutur dia, tidak langsung ditindaklanjuti. Pihaknya tetap melakukan penilaian sesuai prosedur, yakni evaluasi per enam bulan. "Setelah enam bulan kami pantau, barulah kami yakin praktik seperti itu dilakukan oknum pegawai OPD setiap bulan. Keyakinan kami ditambah dengan hasil evaluasi Inspektorat yang juga menemukan indikasi yang sama," katanya. Untuk itulah, pihaknya akan mengubah sistem rekon absensi pegawai. Mulai Juli nanti, rekon data absensi selama Juni tidak lagi dilakukan di masing-masing OPD. "Awal Juli nanti, kegiatan rekon absensi selama Juni akan dilakukan di BKPP, tidak lagi di masing-masing OPD. Kami sudah siapkan tim khusus, ini demi peningkatan disiplin pegawai," ucapnya. Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Cilegon Subhi S Mahad meminta agar BKPP dan Inspektorat Kota Cilegon menindak para oknum yang sering memanipulasi data absensi. Menurut dia, hal tersebut merupakan tindakan tidak terpuji, mengingat disiplin pegawai sangat penting untuk kualitas pelayanan terhadap masyarakat. "Saya minta BKPP dan Inspektorat tindak para oknum itu," tuturnya. Sebab, menurut Subhi, memanipulasi data itu sama saja dengan membuat kebohongan. ASN jarang masuk tapi ditulis dalam data absensi masuk, hal seperti itu jangan dibiarkan begitu saja. (AH)*
-
Jumat, 17 Mei 2024 -
Network
-
