Network
CILEGON, (KB).- Wakil Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, untuk segera menyelesaikan program kerja terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2020, khususnya yang menyangkut infrastruktur, seperti pembangunan tandon dan jalan lingkar utara (JLU).
Hal tersebut, dikatakan Ratu Ati Marliati, seusai rapat konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di Aula Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Jumat (10/1/2020).
"Di tiap OPD ada program RPJMD yang belum diselesaikan, yang saat ini menjadi fokus utama Pemkot Cilegon, yakni pembangunan JLU, harus diselesaikan tahun ini," katanya.
Selain JLU, tutur dia, Pemkot Cilegon juga akan membangun tandon di beberapa titik di Kota Cilegon. Karena, pembangunan tandon tersebut, dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Cilegon. Saat ini, musim hujan yang terjadi awal 2020 hingga saat ini masih berlangsung, namun tidak terjadi banjir.
"Apa yang belum dilakukan terkait pembangunan tandon di Cilegon harus dapat segera dilakukan. Mengingat, pembangunan tandon itu cukup efektif untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Cilegon," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota (PUTR) Kota Cilegon Ridwan menuturkan, tahun ini pembangunan JLU tahap pertama sepanjang 1,6 kilometer akan diselesaikan, dengan rencana total pembangunan seluruhnya sepanjang 12,6 kilometer.
"Saat ini anggaran hanya untuk tahap satu, yakni sepanjang 1,6 kilometer dari total rencana pembangunan 12,6 kilometer. Sisanya akan dilakukan secara bertahap sekaligus untuk pembebasan lahannya,” ucapnya.
Titik awal pembangunan JLU di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber sampai Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, katanya.
Menurut dia, capaian progres dalam pembebasan lahan JLU sudah positif. Bahkan, dia optimistis, wilayah yang akan dilalui oleh proyek JLU akan beres sesuai dengan target. Meskipun, kata dia, proyek JLU tidak lurus ataupun berbelok-belok, karena keterkaitan dengan lahan.
“Ada memang beberapa kelurahan saja yang belum dibebaskan lahannya, karena kendalanya memang cukup banyak. Ada yang sertifikatnya dijadikan jaminan, kemudian pemiliknya bukan orang Cilegon,” ucapnya.
