Network
CILEGON, (KB).- Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Cilegon (FMC) menggelar aksi demo di Halaman Pemkot Cilegon, Kamis (20/2/2020). Mereka terdiri atas GMNI, PMII, IMC, BEM Stikom Al Khairiyah, dan Gerakan Mahasiswa STIE Al Khairiyah.
Berdasarkan pantauan, massa aksi datang sekitar pukul 14.30 sambil membawa berbagai spanduk dan karton bertuliskan "Save Kota Cilegon dari Pemimpin yang tidak Adil, Soroti Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota".
Bahkan, aktivis juga membawa keranda serta pocong jadi-jadian yang menandai wali kota dan wakil tidak bisa menuntaskan pekerjaan di Kota Cilegon. Aksi yang semula berjalan damai dan terkendali, mendadak ricuh karena tidak ada satu pun pejabat Pemkot Cilegon yang menemui aksi tersebut.
Koordinator Aksi Sabawi mengatakan, kericuhan tidak terduga tersebut berawal dari tidak adanya pejabat Pemkot Cilegon yang mau menemui para aktivis. Hal itu membuat sejumlah aktivis kecewa, dengan membakar ban. Bahkan, rekannya juga sempat ditahan oleh Polres Cilegon. Namun beberapa jam kemudian dibebaskan.
"Kami membakar ban sebagai bentuk aksi kekecewaan, karena tidak ditemui orang nomor satu di Pemkot Cilegon. Setelah itu, aparat dari kepolisian berusaha memadamkan dan dicegah oleh rekan-rekan. Dari situlah ricuh dimulai," katanya.
Sementara itu, Ketua PMII Kota Cilegon Edi Junaedi dalam orasinya mengatakan, satu tahun lamanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi-Ati Marliati bekerja, namun tidak bisa menuntaskan berbagai permasalahan. Banjir yang selalu datang ketika musim hujan, pengangguran, ekonomi yang menyempit, merupakan bukti tidak adanya kemajuan yang dipimpin oleh Edi-Ati.
"Bahkan infrastruktur yang buruk adalah hal yang serius dan harus dipikirkan.Namun nyatanya, selama setahun tidak ada peningkatan maupun kemajuan yang bagus. Realisasi RPJMD jauh panggang dari api dan sulit terealisasi," ujarnya.
Kota Cilegon yang menuju Smart City, ujar dia, sampai saat ini tidak ada. Justru, berbalik menjadi kota yang penuh masalah. Hingga tahun keempat, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, tujuh skala prioritas yang masuk RPJMD masuk dalam track off atau tidak sesuai target.
"Sebagai kota industri dengan nilai investasi yang cukup tinggi, seharusnya Kota Cilegon bisa dijadikan peluang bagi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, sampai saat ini wali kota dan wakil wali kota belum mampu memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran di Kota Cilegon," tuturnya.
