Network
CILEGON, (KB).- Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengajak seluruh warga Kota Cilegon untuk bersama-sama mengatasi masalah pandemi Covid-19.
“Siapapun yang mau bekerja akan diajak bergabung untuk tujuan bersama-sama dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan Covid-19,” katanya seusai mengikuti Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Kota Cilegon, di Klinik Kinarya Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Senin (29/6/2020).
Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dimintai tanggapannya terkait adanya sorotan elemen masyarakat terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon.
Seperti diketahui, MPC Pemuda Pancasila mempertanyakan aliran anggaran penanganan Covid-19 ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon. Padahal, DLH Kota Cilegon tidak masuk dalam jajaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Sebelumnya, Lembaga Kajian Publik Cilegon juga menyoroti keterbukaan Gugus Tugas Covid-19 terkait dengan distribusi Alat Pelinding Diri (APD) dan penerimaan bantuan dari industry, yayasan ataupun organisasi lainnya.
Menurut Edi, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Cilegon sudah bekerja maksimal. Apalagi pandemic-Cocid-19 sudah lama terjadi.
“Kadang-kadang kalau nggak dilibatkan dia ngomong, dilibatkan tidak ada orangnya. Sama kasusnya kaya pulau merak kecil.Kalau dibersihin ngomong, nggak dibersihin diem aja. Jangan begitulah, tunjukkan kebersamaan untuk membangun Kota Cilegon ini,” ujarnya.
Sementara itu, Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade mengatakan, Pemkot Cilegon amaupun Gugus Tugas Cocid-19 selalu transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Mulai dari tahapan perencanaan anggaran dikonsultasikan ke pihak kejaksaan negeri (Kejari), ke DPRD dan dipublikasikan melalui media massa.
“Penentuan penerima bantuan mengikuti kriteria yang disyaratkan dan melibatkan berbagai pihak dari tingkat RT, RW, Kelurahan, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, rencana kebutuhan belanja diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator dan inspektorat sebelum dilaksanakan oleh masing-masing OPD yang terlibat. (HS)*
