Network
KABAR BANTEN - Komite III DPD RI mendukung alokasi anggaran 2 persen dari APBD dan APBD, untuk sistem keolahragaan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni ketika Rapat Kerja dengan Pemprov Banten dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komite III DPD RI berkenaan dengan inventarisasi materi untuk penyusunan pandangan pendapat terhadap RUU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada Senin 13 September 2021.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen Komite III DPD RI untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga,” kata senator asal DKI Jakarta ini.
Baca Juga: Kunjungi Desa Wisata Serdang Wetan Tangerang, Komite III DPD RI Dukung Raihan Sertifikat CHSE
Tidak hanya itu, pada pelaksanaan PON XX Papua yang hampir batal, DPD RI berupaya mempertemukan Kemenpora, KONI, KOI, dan pihak-pihak terkait. Hingga akhirnya, PON bisa tetap dilaksanakan.
Sylviana Murni mengatakan, pemerintah daerah diharapkan mendukung PON XX Papua dengan menyediakan anggaran untuk tim, baik atlet maupun ofisial. Sehingga PON ini akan sukses dan atlet meraih prestasi.
UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang sistem keolahragaan Nasional menyebutkan atlet atau olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
Agar atlet bisa berprestasi tinggi, Sylviana Murni mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan grand desain olahraga, Sylviana juga mengingatkan bahwa, perlu kajian mendalam tentang dibolehkannya CSR untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga.
"Pihak swasta perlu melibatkan diri agar prestasi olahraga atlit Indonesia berkembang pesat,” kata Sylviana Munir.
