LEBAK, (KB). - Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) menilai, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi terkait kegiatan tahun anggaran 2016-2017. Komisioner KTP bidang Advokasi dan Mediasi, Agus Ider Alamsyah kepada Kabar Banten mengatakan, harusnya Distanbun bisa memberikan informasi serinci mungkin ketika kami pihak KTP memohon data informasi tersebut. "KTP dibentuk oleh Pemkab, dan tugas KTP untuk mengawasi anggaran dan kinerja SKPD, seperti yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang informasi publik," kata Agus, Selasa (19/9/2017). Menurut Agus, Distanbun seharusnya koperatif ketika kami memohon data secara rinci. Tujuannya agar kami bisa mengawasi setiap bentuk program kegiatan yang sedang dan telah dikerjakan. "Membalas surat kami saja hampir dua minggu, dan itu pun tidak secara rinci. Ada apa sebenarnya," ujarnya. Agus mengatakan, permohonan informasi data di layangkan ke pihak Distanbun merupakan banyaknya informasi yang kami serap dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa Distanbun Lebak dari beberapa kegiatan yang dikelolanya diduga banyak yang tidak sesuai dengan RAB dalam pelaksanaannya. "Informasi dari beberapa kalangan masyarakat yang menyebutkan bahwa Distanbun dalam mengelola kegiatannya diduga tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena itu, kami meminta data akuratnya agar bisa melakukan monitoring ke lapangan secara langsung," tuturnya. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak, Dede Supriatna mengaku pihaknya sangat koperatif dalam memenuhi permintaan informasi data oleh KTP. "Sudah kami balas dan berikan datanya Kang ke pihak KTP. Dan kalau pihak KTP meminta secara rinci kan itu ada di komisi informasi publik, namun saya rasa balasan dari kamipun sudah sangat jelas," ujar Dede melalui sambungan telepon. (Lugay/Job)***