Network
LEBAK, (KB).- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bentar, melakukan aksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lebak, Selasa (30/1/2018). Dalam aksinya, LSM menuding beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PUPR secara swakelola maupun yang dilakukan oleh pihak rekanan, baik pembangunan atau pemeliharaan dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan spek teknis atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). "Seperti halnya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (hotmix) di Kampung Pasir Eurih-Bareno, Kecamatan Cibadak dengan nilai kontrak sebesar Rp 771.193.000 kami anggap tidak sesuai dengan aturan atau RAB. Hasil investigasi kami di lapangan, pekerjaan ini tidak dipasang gorong-gorong, plat decker dan TPT yang volumenya berkurang serta ketebalan hotmix juga kurang. Sehingga jalan yang baru dibangun kualitasnya sangat buruk," kata koorlap aksi, Enas Nasrudin. Selain itu, dalam aksi ini juga mereka mengatakan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang ada di Desa Sangiyang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar dengan total anggaran Rp 349.700.000 dalam pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan spek dan RAB. "Kenapa kita katakan tidak sesuai RAB, karena dalam pelaksanaannya, pipa paralon yang digunakan tidak sesuai, volume pengadaan pipa paralonnya berkurang dan mesin pompa airnya pun diduga tidak sesuai dengan spek," ujarnya. Oleh karena itu, kami menganggap sistem pengawasan serta perilaku dari oknum pegawai dinas PUPR yang berkoorporasi dengan pelaksana kegiatan sangat merugikan negara. "Oknum ini kami duga telah melakukan korupsi massif, sehingga merugikan keuangan negara. Untuk itu, kami dari LSM Bentar mendesak aparat penegak hukum di jajaran kepolisian dan kejaksaan agar mengusut dan menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi di dinas PUPR ini," ucapnya. Hingga aksi bubar tidak ada satupun pejabat dari Dinas PUPR yang menemui pendemo. Saat Kabar Banten mencoba untuk melakukan konfirmasi terkait aksi gabungan LSM itu, beberapa staf Dinas PUPR menyatakan pejabat yang berwenang sedang tidak berada di tempat. (Lugay/Job)***
-
Jumat, 17 Mei 2024 -
Network
-
