Network
LEBAK, (KB).- Pihak Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) diminta gencar melakukan sosialisasi terkait proses pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Hal itu agar proses pembuatan dokumen kependudukan gratis tidak dimanfaatkan oleh segelintir oknum.
"Seperti kasus dugaan pungli di Kecamatan Malingping. Itu terjadi, karena minimnya sosialisasi, jika proses pembuatan dokumen kependudukan, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran itu gratis. Makanya sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum," kata salah seorang aktivis di Lebak, Rusman, Rabu (22/1/2020).
Baca Juga : Pembuatan KIA dan Akta Kelahiran, Disdukcapil Lebak Pastikan tak Ada Pungli
Pihak aparat, harus mengusut dugaan pungli terhadap pemohon KIA di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Termasuk, pihak dinas juga harus melakukan tindak lanjut, jika benar kasus dugaan pungli itu tidak melibatkan oknum di dinas.
"Penegakan supremasi hukum terhadap praktik pungli harus tegas, agar program pemerintah terkait hal itu tidak terhambat. Apalagi, praktik pungli merupakan perbuatan melawan hukum yang harus ditindak tegas," katanya.
Program KIA merupakan program pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak, bukan malah dihambat dengan praktik-praktik tidak dibenar yang diduga dilakukan oknum.
"Program ini harusnya didukung, bukan malah dihambat dengan praktik pungli," ujarnya.
Baca Juga : Pembuatan KIA di Malingping Diduga Diwarnai Pungli
Hampir senada dikatakan aktivis lainnya, Kosasih. Menurutnya, Disdukcapil seharusnya gencar melakukan sosialisasi terkait program tersebut agar masyarakat, khususnya pemohon tidak dibodohi oknum yang memanfaatkan ketidaktahuannya.
“Bila perlu jemput bola demi pendekatan pelayanan. Kalau alasan untuk ongkos itu mah alasan yang terlalu berlebihan. Disdukcapil jangan tinggal diam untuk mengantisipasi praktik-praktik pungli," ucapnya.
