Network
LEBAK, (KB).- Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak masih menjadi persoalan yang serius untuk segera ditangani. Karenanya, Pemkab Lebak harus segera mengentaskan persoalan itu.
Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat mengatakan, persoalan infrastruktur jalan memang masih menjadi persoalan dan harus segera dientaskan. Hal itu terlihat dari sejumlah aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses para wakil rakyat, yang didominasi soal infrastruktur jalan.
"Setiap kali dilakukan reses, masih didominasi dengan persoalan infrastruktur. Kalau itu faktanya, mau gimana lagi, yang jelas apa yang dibawa anggota dewan dari hasil reses itu rill aspirasi dari masyarakat," kata politisi Partai Gerinda tersebut, Kamis (30/1/2020).
Anggota Komisi IV DPRD Lebak, Dana Ukon mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak masih menjadi persoalan yang serius untuk segera ditangani. Pemerintah daerah harus bisa mengentaskan persoalan itu.
"Hal yang wajar dan tidak bisa dikesampingkan. Karena jelas Lebak memiliki wilayah terluas dari kabupaten/kota di Banten. Masih banyak infrastruktur jalan, khususnya jalan poros desa yang kondisinya rusak parah," ujarnya.
Menurut dia, intervensi dari pemerintah harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah yang memiliki program destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal, butuh dukungan dari sarana infrastruktur untuk menarik wisatawan.
"Bagaimana bisa program destinasi wisata sesuai harapan kalau infrastruktur jalannya rusak. Termasuk bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi warga meningkat kalau jalannya juga rusak. Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut," ucap dewan daerah pilih (Dapil) III ini.
Tidak hanya persoalan jalan saja, pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan sarana penunjang kesehatan di masing-masing pustu, pusdes serta pembangunan sekolah. Karena, walaupun visi tersebut bagus, jika tingkat kesehatannya rendah dan sumber daya manusia (SDM) juga rendah apalah artinya program tersebut.
"Saya harap, pemerintah selaku pemangku kebijakan bisa menekankan kepada pelaksana pembangunan, baik jalan maupun lainnya untuk mengutamakan kualitas bukan kuantitas," tuturnya. (PG)*
