KABAR BANTEN- Presiden Jokowi mengatakan akhir masa pandemi belum bisa diprediksi karena setelah varian Delta muncul lagi varian baru Covid-19.
Menurut Presiden Jokowi munculnya varian baru Covid-19 setelah varian delta akan menyebabkan masa pandemi bisa lebih panjang lagi.
"Akhir masa pandemi Covid-19 Belum bisa diprediksi, setelah varian pertama kemudian datang varian delta, dan 3 hari lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul varian baru," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah melalui video yang disiarkan melalui akun Instagram, @stafkhususpresiden_komunikasi, Senin, 19 Juli 2021.
Munculnya, varian baru lagi dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang diperkirakan.
"Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi, meminta kepada gubernur, bupati dan walikota yang didukung seluruh jajaran Forkopimda, agar semuanya fokus kepada masalah ini. Baik dari sisi Covid-19, sisi ekonomi dan manajemen pengorganisasian adalah kuncinya.
"Dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik baiknya. kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini," katanya.
Baca Juga: Digerebek! Pemain Klub Liga Inggris Ditangkap Polisi Manchester, Diduga Berbuat Asusila dengan Anak
Kepemimpinan yang paham lapangan yang bisa bergerak cepat dan responsif dan kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan dari level atas, sampai level kecamatan tingkat kelurahan dan desa.
"Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan," katanya.
Menurut Presiden Jokowi, hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. Jika kasus kronis masuk ke rumah sakit juga rendah.
"Bayangkan kalau pembatasan ini dilongarkan kemudian kasusnya naik lagi dan kemudian rumah sakit tidak mampu menapung pasien yang ada ini juga akan menyebabkan fasilitas kita akan kolaps," katanya.
Baca Juga: Klub Sepak Bola Inggris Liverpool Ucapkan Selamat Idul Adha 1442 H
Presiden Jokowi menegaskan, agar hati-hati dengan ini dan paling penting jika disiplin protokol kesehatan bisa dijamin. Terutama menjaga jarak dan memakai masker.
"Kuncinya sekarang ini hanya ada 2, hanya ada 2. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi dan yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya pakai masker, pakai masker," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada gubernur, bupati, walikota yang didukung porkopimda, bentul-betul fokus dan bertanggungjawab terhadap semua hal ini.
"Pemerintah pusat akan memberikan dukungan," katanya.
Dan kembali lagi kuncinya, adalah kepemimpinan lapangan. Mulai kepala daerah, camat, kades dan lurah.
"Termasuk, tokoh-tokoh agama, tokoh sosial dan organisasi sosial dan keagamaan," katanya.
Beberapa tindakan di lapangan, diyakini Presiden Jokowi, semua sudah paham.
Pertama adalah tindakan lapangan untuk pencegahan penularan Covid-19.
"Disiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun," katanya.
Baca Juga: Takbir atau Takbiran Idul Adha, Sampai Kapan Diperbolehkan?, Ini Menurut Para Ulama
Kemudian sampaikan informasi kepada masyarakat kaitan ke mana memperoleh obat dan ke mana berkonsultasi. Kepada dokter apa ke rumah sakit.
"Kemudian yang penting, saya sampaikan penyiapan rumah isolasi," katanya.
Terutama bagi yang bergejala ringan. kalau bisa ini sampai ditingkat kelurahan atau desa ini akan lebih baik.
"Paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama di untuk kawasan-kawasan padat penduduk, utamanya di kota-kota ini harus ada," katanya.
Baca Juga: PAKBOY: Tak Sudi Belah Duren dengan Duda Tua Renta, Rumah Tangga Selly Hanya Bertahan Sepekan
Sebab, diungkapkan Presiden Jokowi,
dari hasil cek lapangan terdapat kamar ukuran 3x4 dihuni oleh 4 orang.
"Saya kira kecepatan penularan itu akan sangat masif. Kalau itu tidak di siapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan," katanya.
Presiden Jokowi juga meminta kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terutama untuk pabrik, mall, tempat ibadah agar benar-benar didetailkan aturannya.
"Termasuk penyediaan rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat ini harus ada antisipasi, terlebih dahulu," katanya.
Baca Juga: Pemotongan Hewan Kurban di Lebak Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
Paling tidak ditegaskan Presiden Jokowi, memiliki perencanaan itu bagaimana kalau rumah sakit itu penuh jangan sudah penuh baru menyiapkannya. "Itu akan terlambat," katanya.
Oleh karenanya, diminta, terutama untuk perusahaan rumah sakit agar semua kepala daerah turun mengecek dan kontrol lapangan.
Cek obatnya di rumah sakit siap tidak, untuk berapa hari, berapa mingu, berapa bulan.
"Kontrol dan cek oksigennya, siap tidak untuk berapa hari, apa berapa bulan," katanya.
Kemudian cek juga kapasitas bor nya karena masih banyak kapasitas rumah sakit yang sebetulnya bisa dinaikan untuk Covid-19.
Baca Juga: Pemotongan Hewan Kurban di Lebak Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih masang angka 20, 30 persen tempat tidur. Padahal ini bisa dinaikan sampai 40 persen atau seperti di DKI sampai 50 persen yang didedikasikan kepada Covid-19," katanya.
Jadi kepala daerah harus tahu kapasitas berapa dan untuk Covid-19 berapa.
"Kalau enggak nanti keliatan Bornya tinggi banget kalau dipake padahal baru 20 persen banyak seperti itu," katanya.
Tindakan lapangan berikutnya yaitu percepatan bantuan sosial, dan per cepatan belanja daerah.
"Saya melihat ini angka-angka berkaitan dengan dana UMKM, Bansos, Dana Desa, data saya terima anggaran untuk umkm ada Rp13,3 triliun ini ini untuk seluruh daerah artinya 514 kabupaten, kota dan provinsi," katanya.
Dari data Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun.
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini, segera dikeluarkan," katanya.
Kemudian perlindungan sosial, perlinsos ada anggaran Rp12,1 triliun.
"Dicatatan saya, realisasi baru Rp2,3 triliun. Belum Ada 20 persen semuanya, padahal rakyat menunggu ini," katanya.
Kemudian juga dana desa, ini anggaranya Rp72 triliun. "Yang dipakai untuk, BLT desa itu Rp28 triliun tetapi yang realiasi baru Rp5,6 triliun, juga kurang dari 25 persen. ini saya minta semuanya dipercepat," katanya.
"Sekali lagi, denngan kondisi seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," kata Presiden Jokowi menambahkan.***