Network
KABAR BANTEN – Anggota DPR RI asal Banten Rizki Natakusumah mendukung pemerintah Sejak 13 Januari 2021, pemeritah yang gencar melakukan vaksinasi Covid-19 secara nasional sejak 13 Januari 2021.
Vaksinasi yang ditandai dengan disuntikkannnya vaksin Sinovac kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus alami perkembangan.
Terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam keterangan persnya perihal pemberlakukan vaksin Sinovac untuk lansia di atas 60 tahun, perkembangan vaksinasi untuk Nakes sudah mencapai 900 orang.
Perbaikan dan peningkatan dalam pengerjaan vaksinasi terus dilakukan, pada Senin, 8 Januari 2021.
Sebagaimana arahan dari Menkes pasca keluarnya Emergency Use Authorization (EUA), sejumlah daerah di Indonesia termasuk DKI Jakarta dan Manado, mulai lakukan vaksinasi untuk para Nakes diatas 60 tahun.
Menanggapi kebijakan pemerintah dalam menangani krisis pandemi Covid-19 dengan berfokus pada vaksinasi nasional, anggota DPR RI yang juga merupakan anak dari Bupati Pandeglang yakni Rizki Natakusumah, berikan respon positif terhadap apa yang diupayakan pemerintah.
Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan akses vaksinasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia.
Termasuk, 3 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelajar yang ada di luar Negeri untuk dapat diperhatikan dan dilindungi.
Terlihat dalam Instagram pribadinya @riznatakusumah sebagaimana dilansir KabarBanten.com, ia menyatakan dukungan dan mengajak para masyarakat untuk mensupport pemerintah dalam mengatasi pandemi.
“Kebijakan vaksinasi nasional akan menjadi fokus utama pemerintah 2021 ini, catatan penting yang perlu ditekankan setelah keampuhan dan keamanan dari vaksin tersebut dapat dijamin adalah untuk memastikan akses vaksin ini bisa didapatkan seluruh warga Indonesia,” ujar Rizki Natakusumah.
Rizki Natakusumah menjelaskan, ada 3 Juta warga Indonesia yang berada di Luar Negeri, dimana 90 persen dari mereka adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelajar yang juga wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara.
“Kita (masyarakat Indonesia) support pemerintah dalam mengatasi krisis pandemi, selama dilakukan dalam arah kebijakan yang mengutamakan rakyat," kata dia.***
