Network
KABAR BANTEN-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah menampar balik Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang beberapa waktu melancarkan kritikan sambil meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.
Kritikan Giring Ganesha yang meninjau lokasi lain yang menjadi program Pemprov DKI seperti lokasi sumur resapan, waduk, jalan, hingga stadion, dijawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan panjang lebar sambil tersenyum.
Berikut jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap kritikan Giring Ganesha yang meninjau beberapa lokasi proyek dari program Pemprov DKI Jakarta dari video Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Provinsi DKI Jakarta yag diunggah Youtube Video Legend, pada Selasa, 11 Januari 2022.
"Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol, yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi, yang Alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu,” kata Anies Baswedan mengawali penjealsannya.
Menurut dia, Jakarta ini terancam banjir yang salah satu sebabnya karena ada waduk sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Sekitar 13 sungai jika ditotal panjangnya lebih 400 kilometer, maka ada lebih 30 waduk dan secara alami mengalami sedimentasi.
Oleh karen itu, jelas Anies Baswedan, kemudian waduk sungai itu dikeruk terus-menerus dan lumpurnya ditaruh di kawasan Ancol.
“Proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak 3,4 juta meter kubik. Nah lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol,” jelasnya.
“Jadi ini adalah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir, ini berbeda dengan reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun,” ucapnya.
Namun di sana, katanya, ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial membutuhkan lahan. “Lalu, membuat daratan, membuat reklamasi, jadi ke situ,” katanya.
Bahkan, menurutnya, ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup atau ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan. Sebab, sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan.
“Misalnya di Kamal Muara di Muara Angke, lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain, dan muara sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas,” katanya.
“Jadi bukan membantu mengendalikan banjir tapi malah berpotensi menghasilkan banjir. Nah kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu sudah dihentikan, dengan cara mencabut 13 izin atas pantai pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan,” katanya lagi.
Lebih kanjut, dia mengatakan, lalu empat yang sudah terlanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. “Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi Alhamdulillah itu sudah tuntas,” katanya.
Namun kembali soal Ancol, kata dia, lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan. Penambahan lahan itu dalam istilah teknisnya adalah reklamasi, tapi beda sebab maupun maksud dan caranya.
Begitu juga beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini tentang reklamasi 17 pulau itu. Selain itu, juga bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau tersebut.
“Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak reklamasi. masalahnya adalah kepentingan umumnya dimana, kerasa keadilan sosialnya dimana ketentuan hukumnya bagaimana,” katanya.
Untuk itu, 17 pulau itu tidak sejalan dengan kepentingan umum dan kemudian bermasalah dengan hukum serta mengganggu rasa keadilan. Sementara, di Ancol ini adalah proyek pemerintah untuk melindungi warga Jakarta dari banjir.
Baca Juga: Beredar Video Giring Ganesha dan Jokowi, Nampak Kompak dan Akrab Lakukan Ini
“Lalu dilakukan pengerukan sungai, waduk, yang kemudian menghasilkan lumpur disitu. Kemudian muncul yang biasa disebut tanah timbul, karena penimbunan lumpur di sana,” kata Anies Baswedan.
“Jadi pengerukan nya oleh pemerintah pengolahan lahannya oleh pemerintah dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi, program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut,” katanya.
Selain itu, sudah berlangsung selama 11 tahun hai lalu. Untuk memanfaatkan lahan yang sudah terbentuk itu, dia merinci ukurannya 20 hektar.
Anies Baswedan kemudian menjealskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif. Untuk itulah, kemudian keputusan Gubernur nomor 237 Tahun 2020 dikeluarkan, sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Ada pertanyaan bila yang dibutuhkan itu memang hanya lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar. Jadi begini. Pengerukan ini akan jalan terus,” ucapnya.
Pengerukan sungai dan waduk, kata dia, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT tanahnya pun akan ditimbun di tempat itu.
“Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL di lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar 120 hektar di sisi Timur, 35 hektar di sisi barat, yang juga disediakan kawasan,” katanya.
“Nantinya, akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi Warga Jakarta dari bahaya banjir,” paparnya.
Selain itu, kegiatan perluasan itu bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif atau sekedar komersial. Akan tetapi, justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta.***
