Network
KABAR BANTEN - Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dalam rangka misi perdamaian usai menghadiri Pertemuan G7 di Jerman banyak mendapat reaksi dari publik Indonesia.
Mantan Wamenlu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal menilai secara umum misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia belum terwujud.
Dino juga tidak melihat adanya terobosan dalam misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia tersebut.
Dino mengatakan dari segi misi perdamaian, kunjungan Presiden Jokowi tidak ada terobosan. Sebab, ujar dia, kalau misi perdamaian berarti konsep perdamaian diterima kedua pihak, baik dari Pemerintah Ukraina maupun Rusia.
Menanggapi Dino, Dubes Darmansjah Djumala menegaskan, dalam fatsun diplomasi, perdamaian setidaknya harus melalui tiga proses yakni komunikasi, penghentian kekerasan dan dialog.
Tiga tahapan proses itu sering dirujuk sebagai adab diplomasi. Dikatakan Djumala, yang pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Austria dan PBB di Wina, pembicaraan dan negosiasi perdamaian tak akan bisa dimulai jika tidak ada komunikasi.
Sebab, jelas dia, dari komunikasi itulah kedua seteru bisa mengetahui posisi dan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Untuk itu dibutuhkan pihak ketiga untuk mediasi agar kedua pihak dapat berkomunikasi.
"Dengan mengadakan pertemuan empat mata dengan Zelensky dan Putin, Jokowi sejatinya sudah membuka pintu komunikasi," tuturnya.
Baca Juga: Mengenal Kehebatan Paspampres, Pasukan Khusus Pengamanan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina
Lebih jauh diungkapkan Dubes Djumala, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, untuk memulai dialog dan perundingan kekerasan harus diakhiri.
"Perang harus dihentikan. Inilah himbauan yang disampaikan kepada Zelensky dan Putin. Jika kekerasan sudah tidak ada lagi, perang berhenti karena gencatan senjata, maka tersedia ruang kondusif untuk berunding mencari jalan damai. Jadi tidak heran jika salah satu misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah menghentikan kekerasan dan peperangan," tuturnya.
Djumala juga mengungkapkan, dengan adanya proses komunikasi, penghentian kekerasan dan dialog dalam setiap upaya peredaan konflik, inisiatif perdamaian butuh waktu lama, bertahun-tahun, melalui proses panjang dan berliku. Sebab, perdamaian bukan barang sekali tepuk jadi. Kerja diplomasi perdamaian tentu beda dengan cara kerja pabrik tempe: hari ini kedele besok jadi tempe.
Baca Juga: Perkuat Kolaborasi, BPIP dan Pangdam V Brawijaya Komitmen Bumikan Pancasila dengan Metode Kekinian
Dewan Pakar BPIP itu meyakini bahwa pesan damai yang dibawa Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah manifestasi nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga terkait nasionalisme Indonesia. Seperti yang diajarkan Bung Karno, nasionalisme Indonesia bukanlah sikap bangga dengan negara dan cintah tanah air tapi menarik diri dari pergaulan internasional.
Justru, kata Djumala, nasionalisme Indonesia mekar dalam taman sari internasionalisme. Internasionalisme disini merujuk pada nilai kemanusiaan, menghargai harkat manusia tanpa membedakan bangsa, etnik, suku dan agama.
Alhasil, ujar Djumala, misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan perwujudan nasionalisme kemanusiaan.
"Nasionalisme, karena membawa nama baik Indonesia dalam pergaulan internasional. Kemanusiaan, karena penghentian kekerasaan dimaksudkan untuk menghindari hilangnya nyawa manusia tak berdosa akibat perang. Diplomasi perdamaian Jokowi adalah langkah awal membuka pintu komunikasi bagi kedua seteru agar dapat mengakhiri perang sehinga damai tercipta," tutur Dewan Pakar BPIP Djumala.***
